Bimtek Keuangan Daerah PP 12/2019 & Permendagri 77/2020

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Keuangan daerah sendiri mencerminkan semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bimtek dengan tema:
“Perencanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.”

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:
Meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Tujuan:

• Memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terbaru.

• Menjelaskan tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

• Menyusun strategi implementasi regulasi ke dalam sistem keuangan daerah secara tepat guna.

3. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

• Waktu: [Tanggal pelaksanaan akan ditentukan]

• Tempat: [Nama hotel/tempat kegiatan]

5. Peserta Kegiatan

• Kepala BPKAD/BKAD

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan PPTK

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Aparatur perangkat daerah yang terkait pengelolaan keuangan

6. Narasumber

• Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Akademisi dan praktisi di bidang keuangan daerah

• Pakar SIPD dan pengelolaan keuangan pemerintah

7. Materi yang Disampaikan

• Kebijakan Umum dalam PP Nomor 12 Tahun 2019

• Pedoman Teknis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

• Tata Kelola Keuangan Daerah dan Proses Bisnisnya

• Strategi Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan

• Studi Kasus dan Diskusi Interaktif

8. Metode Pelaksanaan

• Ceramah dan pemaparan materi

• Diskusi kelompok dan studi kasus

• Simulasi implementasi peraturan

• Evaluasi awal dan akhir (pre-test dan post-test)

9. Penutup

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.