BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH (PERDA & PERKADA)

BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH (PERDA & PERKADA)

1. Latar Belakang

Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah instrumen hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, dan dilengkapi dengan Permendagri terbaru.

Namun, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam menyusun produk hukum yang efektif, aspiratif, dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar mampu menghasilkan Perda dan Perkada yang sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan

• Memberikan pemahaman tentang regulasi dan teknis penyusunan produk hukum daerah.

• Meningkatkan kemampuan analisis hukum dan perumusan norma dalam Perda & Perkada.

• Menjamin produk hukum daerah memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat.

• Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Materi Pokok

📌 a. Kebijakan dan Regulasi Terkait

• UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022

• Permendagri tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

• Pedoman teknis harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

📌 b. Teknik Penyusunan Produk Hukum

• Tahapan pembentukan Perda & Perkada

• Penulisan norma hukum yang tepat dan sistematis

• Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

• Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Analisis Regulasi

📌 c. Praktik dan Simulasi

• Workshop penyusunan draft Perda dan Perkada

• Telaah kasus produk hukum daerah yang bermasalah

4. Output yang Diharapkan

✅ Aparatur pemerintah daerah memahami tata cara penyusunan Perda & Perkada.
✅ Terbentuk draft produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai prosedur.
✅ Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Metode Pelaksanaan

• Metode: Presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik penyusunan.

• Durasi: 2–3 hari kerja.

• Peserta: Bagian Hukum Setda, DPRD, OPD terkait, dan penyusun produk hukum.

• Narasumber: Pejabat Kementerian Dalam Negeri, praktisi hukum tata negara, akademisi.

6. Waktu dan Tempat

Dilaksanakan sesuai dengan permintaan instansi peserta dan kesepakatan penyelenggara.

7. Penutup

Bimtek ini akan memberikan wawasan menyeluruh serta keterampilan praktis kepada aparatur daerah untuk menyusun produk hukum yang legal, aspiratif, dan implementatif, sehingga mendukung tercapainya good governance. Sehubungan dengan itu kami dari Pusat Diklat dan Bimtek Pemerintahan Lembaga Informasi Keuangan Pembangunan Daerah (BIMTEK PEMDA) Dselaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ”BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH (PERDA & PERKADA)” yang akan dilaksanakan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kontak di Bawah :

1. ☎ (021) 3501 999
2. 📱0812-1372-0188
3. ✉ info@bimtekpemda.com