Pelatihan Penyusunan Dokumen Tender PBJ dengan Fokus Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN). Regulasi pengadaan saat ini menekankan agar setiap instansi pemerintah tidak hanya menekankan kualitas dan harga, tetapi juga memastikan dukungan terhadap industri lokal.

Pelatihan Penyusunan Dokumen Tender PBJ dengan Fokus Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dirancang untuk meningkatkan kompetensi PPK, Pokja Pemilihan, dan aparatur pengadaan daerah dalam menyusun dokumen tender yang profesional, patuh regulasi, dan mendukung penggunaan PDN.

Program ini menggabungkan teori regulasi, praktik penyusunan dokumen tender, integrasi klausul PDN, evaluasi penawaran, hingga penyusunan kontrak PBJ berbasis kepatuhan hukum dan prinsip akuntabilitas.

Pentingnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam PBJ

Penggunaan PDN dalam pengadaan pemerintah memiliki dampak strategis, antara lain:

• Mendukung pertumbuhan industri lokal

• Menciptakan lapangan kerja di dalam negeri

• Mengurangi ketergantungan pada produk impor

• Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal

• Memastikan pengadaan sesuai regulasi nasional

Undang-undang, peraturan presiden, dan pedoman LKPP menekankan pentingnya prioritas PDN dalam setiap pengadaan, khususnya untuk proyek strategis dan prioritas nasional. Informasi resmi terkait PDN dapat diakses di Kementerian Perdagangan melalui situs resmi Kemendag.

Regulasi Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri

Beberapa regulasi utama yang mendukung penggunaan PDN dalam pengadaan pemerintah antara lain:

• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan LKPP tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Tender dan Kontrak PBJ

• Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang menekankan PDN sebagai kriteria evaluasi

Pemahaman regulasi ini menjadi dasar penyusunan dokumen tender PBJ yang sesuai hukum, transparan, dan mendukung kebijakan nasional.

Peran PPK dan Pokja dalam Penyusunan Dokumen Tender Berbasis PDN

Keberhasilan implementasi PDN dalam pengadaan ditentukan oleh koordinasi PPK dan Pokja Pemilihan.

Peran PPK

• Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang mencantumkan persyaratan PDN

• Menyusun dokumen kontrak PBJ yang memuat klausul PDN

• Mengendalikan proses pengadaan agar sesuai regulasi PDN

• Memastikan pelaksanaan kontrak sesuai PDN

Peran Pokja Pemilihan

• Menyusun dokumen pemilihan yang mengutamakan PDN

• Melakukan evaluasi penawaran berbasis kriteria PDN

• Menetapkan pemenang tender yang memenuhi persyaratan PDN

• Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan

Sinergi antara PPK dan Pokja menjadi kunci keberhasilan pengadaan PBJ berbasis PDN.

Strategi Penyusunan Dokumen Tender PBJ dengan Fokus PDN

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali strategi penyusunan dokumen tender PBJ yang profesional dan mendukung PDN:

1. Perencanaan Pengadaan

• Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dapat menggunakan PDN

• Analisis ketersediaan produk lokal di pasar

• Penetapan anggaran yang realistis dan mendukung PDN

• Penentuan metode pemilihan penyedia yang mempertimbangkan PDN

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis dan KAK

• Spesifikasi berbasis produk lokal atau komponen dalam negeri

• KAK jelas, realistis, dan mendukung industri lokal

• Konsistensi antara dokumen tender, RUP, dan kontrak PBJ

3. Penyusunan Dokumen Pemilihan

• Instruksi kepada peserta menekankan PDN

• Lembar Data Pemilihan memuat kriteria PDN

• Persyaratan kualifikasi menyertakan pengalaman menggunakan PDN

• Metode evaluasi penawaran memasukkan bobot PDN

Evaluasi Penawaran Berbasis PDN

Evaluasi penawaran menjadi tahap kritis yang menentukan pemenang tender.

Prinsip Evaluasi PDN

• Objektif, berbasis dokumen penawaran

• Memastikan penyedia menggunakan produk lokal sesuai persyaratan

• Transparan dan terdokumentasi

• Dilakukan oleh tim yang kompeten

Tahapan Evaluasi

1. Evaluasi Administrasi – memastikan dokumen lengkap dan memuat bukti penggunaan PDN

2. Evaluasi Teknis – menilai kesesuaian spesifikasi dan KAK, termasuk PDN

3. Evaluasi Harga – menilai kewajaran harga dan efisiensi penggunaan PDN

4. Evaluasi Kualifikasi – menilai kemampuan penyedia menggunakan PDN dalam proyek sebelumnya

Penyusunan Kontrak PBJ dengan Klausul PDN

Kontrak PBJ adalah dokumen hukum yang mengikat pemerintah dan penyedia. Penggunaan PDN harus dicantumkan dalam kontrak untuk memastikan kepatuhan.

Klausul Penting

• Ruang lingkup pekerjaan termasuk penggunaan PDN

• Nilai kontrak dan mekanisme pembayaran terkait PDN

• Jangka waktu pelaksanaan dan tahapan pekerjaan

• Perubahan kontrak dan addendum jika ada kendala PDN

• Sanksi dan denda jika penyedia tidak menggunakan PDN

• Mekanisme penyelesaian sengketa terkait penggunaan PDN

Tabel Ringkasan Tahapan Pengadaan dan Fokus PDN

Manfaat Mengikuti Pelatihan PBJ dengan Fokus PDN

Peserta akan memperoleh manfaat berikut:

• Pemahaman regulasi PBJ terkait PDN

• Kemampuan menyusun dokumen tender yang profesional dan berbasis PDN

• Evaluasi penawaran yang objektif dengan kriteria PDN

• Penyusunan kontrak PBJ yang jelas dan patuh hukum

• Peningkatan akuntabilitas dan dukungan terhadap industri nasional

• Mengurangi risiko sanggahan dan temuan audit

Keterkaitan dengan Program Bimtek Nasional Tahun 2026

Pelatihan ini merupakan bagian dari [Jadwal Lengkap Bimtek Penyusunan Dokumen Tender & Kontrak PBJ Tahun 2026], yang bertujuan meningkatkan kompetensi SDM pengadaan di seluruh Indonesia.

Skema pelatihan tersedia:

• Tatap muka di kota besar

• Inhouse training di instansi pemerintah

• Pelatihan online dan hybrid

Materi disusun berjenjang, dari praktik dasar hingga praktik advance, dengan studi kasus aktual PDN.

FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Siapa yang wajib mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ditujukan bagi PPK, Pokja Pemilihan, PA/KPA, dan aparatur pengadaan daerah yang ingin meningkatkan kompetensi penyusunan dokumen tender PBJ berbasis PDN.

2. Apakah materi sudah menyesuaikan regulasi terbaru 2026?
Ya, semua materi disusun sesuai regulasi terbaru LKPP dan Perpres terkait penggunaan PDN.

3. Apakah pelatihan ini mencakup evaluasi dan kontrak PBJ berbasis PDN?
Ya, peserta dilatih menyusun evaluasi penawaran dan kontrak PBJ dengan klausul PDN.

4. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta akan memperoleh sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi pengadaan berbasis PDN.

Tingkatkan kompetensi PPK dan Pokja, pastikan dokumen tender PBJ berkualitas, dukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan wujudkan pengadaan pemerintah yang transparan, profesional, dan berorientasi nasional melalui bimbingan teknis nasional tahun 2026.

Daftar segera, untuk informasi lebih lanjut hubungi kontak kami:

📱 WhatsApp / Telp : 0812-1372-0188
📧 Email : info@bimtekpemda.com