Bimtek Intensif Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Perencanaan Tahun Anggaran 2026

Perencanaan anggaran pemerintah daerah terus bergerak ke arah modern, transparan, serta berbasis kinerja. Untuk menghadapi tahun anggaran 2026, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dituntut mampu menyusun anggaran dengan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Oleh karena itu, Bimtek Intensif Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja hadir sebagai salah satu program penguatan kapasitas ASN dan pejabat pengelola keuangan agar proses penyusunan anggaran dapat mencapai standar terbaik sesuai regulasi terbaru.

Artikel ini disusun sebagai konten pilar (pillar content) yang memberikan pemahaman menyeluruh terkait konsep, manfaat, langkah teknis, contoh kasus, hingga implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Seluruh sub-topik dikembangkan agar dapat menjadi dasar bagi artikel-artikel turunan lainnya.

Pengantar Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) adalah pendekatan penyusunan anggaran yang mengaitkan alokasi anggaran dengan output, outcome, dan manfaat nyata yang ingin dicapai. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap uang negara yang dibelanjakan memiliki target kinerja yang jelas, indikator terukur, dan dampak langsung terhadap pelayanan publik.

Dalam konteks pemerintah daerah, sistem ini dikaitkan dengan:

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

• Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

• Cascading kinerja perangkat daerah

• Pohon kinerja dan indikator kinerja utama (IKU)

• Penganggaran SIPD RI

Ketika semua elemen tersebut terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh anggaran yang lebih efektif, transparan, dan mudah dievaluasi.

Mengapa Tahun Anggaran 2026 Menjadi Titik Penting?

Tahun 2026 akan menjadi periode konsolidasi dalam penerapan:

• Arah kebijakan pembangunan nasional baru

• Penyesuaian regulasi SIPD-RI

• Penguatan kinerja perangkat daerah melalui cascade yang lebih detail

• Integrasi data perencanaan-penganggaran

• Standarisasi program prioritas nasional dan daerah

Selain itu, banyak daerah yang memasuki masa transisi RPJMD, sehingga penyusunan anggaran berbasis kinerja menjadi kunci untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, implementasi, hingga pelaporan.

Manfaat Mengikuti Bimtek Intensif Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

1. Memahami regulasi terbaru terkait perencanaan dan penganggaran daerah.

2. Mampu menyusun indikator kinerja yang valid, reliabel, dan terukur.

3. Meningkatkan kemampuan analisis kebutuhan anggaran berdasarkan output dan outcome.

4. Meminimalisir kesalahan input data SIPD-RI yang sering terjadi.

5. Mendukung efektivitas implementasi program prioritas daerah.

6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan evaluasi aparatur.

Komponen Utama Anggaran Berbasis Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah perangkat daerah. Indikator harus memenuhi kriteria SMART:
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.

2. Program dan Kegiatan

Setiap program harus memiliki tujuan yang spesifik dan terkait langsung dengan prioritas pembangunan daerah.

3. Output dan Outcome

• Output: produk yang dihasilkan oleh kegiatan.

• Outcome: dampak yang ingin dicapai dari program tersebut.

4. Alokasi Anggaran

Besaran anggaran harus relevan dengan target kinerja, bukan hanya berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya.

5. Evaluasi Kinerja

Meliputi evaluasi anggaran (budget review) dan evaluasi capaian kinerja.

Tabel: Perbandingan Anggaran Tradisional vs Anggaran Berbasis Kinerja

Tahapan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja untuk 2026

Analisis Kebutuhan Program

Institusi perlu mengidentifikasi kebutuhan mendasar sesuai RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan.

Penyusunan Indikator Kinerja

Setiap indikator harus memiliki target yang jelas agar mudah dijabarkan dalam bentuk anggaran.

Penghitungan Anggaran Berbasis Output

Cara ini mendorong akuntabilitas dan efisiensi dalam perencanaan.

Entry Data dalam SIPD-RI

Mulai dari penginputan program, kegiatan, sub-kegiatan, komponen, hingga RKA.

Review dan Validasi

Meliputi review teknis, kesesuaian anggaran, serta validasi oleh TAPD.

Artikel yang Terkait dengan Bimtek ini:

1. Langkah Teknis Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Anggaran Berbasis Kinerja untuk OPD

2. Panduan Praktis Input Perencanaan dan Penganggaran di SIPD-RI untuk Tahun Anggaran 2026

3. Metode Analisis Kebutuhan Anggaran Berbasis Output agar Program Daerah Lebih Efektif

4. Strategi Review dan Validasi Anggaran oleh TAPD untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

5. Penerapan Cascading Kinerja dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Contoh Kasus Nyata: Pemerintah Kabupaten X Berhasil Menekan Belanja Tidak Prioritas Hingga 27%

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten X mengalami ketidakefisienan anggaran karena sebagian besar belanja tidak memiliki kaitan jelas dengan output.

Melalui pelaksanaan Bimtek Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, mereka mampu:

• Menyusun ulang indikator kinerja perangkat daerah

• Melakukan review anggaran berbasis manfaat

• Menyesuaikan program agar selaras dengan RPJMD

• Memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung

Hasilnya, belanja tidak prioritas turun 27%, sementara efektivitas pelayanan publik meningkat hingga 18% berdasarkan evaluasi semester.

Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja bukan sekadar regulasi, tetapi memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Isu dan Tantangan Penyusunan Anggaran 2026

1. Masih rendahnya pemahaman tentang cascading kinerja pada beberapa daerah.

2. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran dalam SIPD-RI.

3. Indikator kinerja belum terstandar dan sulit diukur.

4. Keterbatasan SDM operator penganggaran.

5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan nasional.

Melalui bimtek intensif, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir karena peserta mendapatkan pemahaman teknis yang lebih praktis dan mudah diterapkan.

Strategi Sukses Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja

Menguatkan Pohon Kinerja

Pohon kinerja membantu memetakan hubungan antara misi daerah, tujuan, sasaran, hingga program.

Melakukan Konsolidasi Data Perencanaan

Konsolidasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Menggunakan Analisis Standarisasi Harga

Agar alokasi anggaran tidak terlalu besar maupun terlalu kecil.

Membangun Kolaborasi antara Bappeda dan OPD

Kolaborasi mempercepat proses review dan validasi.

Memonitoring Kinerja Secara Berkala

Pemantauan kinerja dapat dilakukan tiap triwulan untuk melihat pencapaian hingga akhir tahun.

Tabel: Contoh Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Peran SIPD-RI dalam Penganggaran 2026

SIPD-RI menjadi sistem utama dalam proses:

• Penyusunan RKPD

• Penganggaran

• Pelaporan

• Evaluasi

Melalui fitur integratifnya, setiap perangkat daerah dapat menyesuaikan alokasi anggaran, struktur kegiatan, dan indikator secara lebih sistematis.

Penguasaan SIPD-RI menjadi bagian penting dalam setiap program bimtek agar operator dapat menghindari kesalahan input yang sering menyebabkan revisi berulang.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Siapa yang sebaiknya mengikuti Bimtek Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja?
ASN Bappeda, BPKAD, Inspektorat, OPD teknis, serta operator SIPD-RI.

2. Apakah anggaran berbasis kinerja wajib diterapkan seluruh perangkat daerah?
Ya, sesuai regulasi nasional, seluruh perangkat daerah wajib menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

3. Bagaimana mengukur output suatu kegiatan?
Output diukur berdasarkan indikator kuantitatif yang relevan, seperti jumlah peserta, jumlah layanan, atau jumlah dokumen yang dihasilkan.

4. Apa perbedaan output dan outcome?
Output adalah hasil langsung kegiatan, sedangkan outcome adalah dampak atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

5. Mengapa anggaran sering direvisi di SIPD-RI?
Biasanya akibat kesalahan input, ketidaksesuaian indikator, atau perubahan kebijakan.

6. Apakah bimtek menyediakan simulasi penyusunan anggaran?
Ya, sebagian besar program bimtek menyediakan simulasi langsung penggunaan SIPD-RI dan analisis anggaran.

7. Apakah peserta mendapatkan sertifikat resmi?
Ya, peserta umumnya akan menerima sertifikat resmi sebagai bukti keikutsertaan.

Kesimpulan

Penyusunan anggaran berbasis kinerja menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh pemerintah daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2026. Dengan memahami konsep, teknik penyusunan, indikator kinerja, hingga pengoperasian SIPD-RI, instansi dapat menghasilkan perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui Bimtek Intensif Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, ASN mendapatkan pemahaman menyeluruh yang langsung dapat diterapkan dalam proses perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Ayo tingkatkan kualitas penyusunan anggaran instansi Anda dengan mengikuti program pelatihan terbaik bersama kami.