Bimtek Optimalisasi Peran Bendahara SKPD dalam Keuangan Daerah

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

“Optimalisasi Peran Bendahara SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020”

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai penyesuaian regulatif dan teknis harus segera dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh aparatur pengelola keuangan, khususnya Bendahara SKPD, sebagai pelaksana pencatatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Namun demikian, masih banyak ditemukan kendala di lapangan terkait pemahaman dan penerapan regulasi tersebut, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai sarana peningkatan kapasitas, pemahaman, serta keterampilan teknis bendahara SKPD agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sesuai ketentuan dalam Permendagri 77 Tahun 2020.

2. Tujuan

Secara umum, kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman dan kompetensi Bendahara SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

• Memberikan penjelasan teknis dan praktis terkait implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

• Mendorong penguatan peran strategis bendahara dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai regulasi.

• Menyediakan forum diskusi, studi kasus, dan konsultasi teknis terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan.

3. Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD.

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).

• Staf pengelola keuangan daerah.

• Aparatur lainnya yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

4. Materi Bimtek

Materi dalam kegiatan ini disusun untuk mencakup aspek strategis dan teknis, meliputi:

1. Gambaran Umum Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

2. Peran dan Fungsi Bendahara SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Bendahara.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS).

5. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

6. Audit dan Pengawasan terhadap Bendahara SKPD.

7. Studi Kasus dan Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan.

5. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan Bimtek ini akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

• Ceramah dan presentasi materi oleh narasumber.

• Diskusi interaktif dan tanya jawab.

• Simulasi / studi kasus.

• Konsultasi teknis langsung terhadap permasalahan yang dihadapi peserta.

7. Narasumber / Pemateri

Pemateri dalam kegiatan ini berasal dari unsur:

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah).

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat Daerah.

• Akademisi dan Praktisi Keuangan Daerah.

• Konsultan Profesional Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Output yang Diharapkan

Melalui kegiatan ini, diharapkan:

• Peserta memahami substansi Permendagri 77 Tahun 2020 secara menyeluruh.

• Peserta mampu mengimplementasikan pengelolaan keuangan sesuai dengan peran dan fungsinya.

• Terdapat peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan di masing-masing SKPD.

• Terjalinnya jaringan komunikasi dan koordinasi antar pengelola keuangan daerah.

9. Penutup

Bimbingan Teknis ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme bendahara SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan keterlibatan aktif peserta dan dukungan dari pimpinan daerah, diharapkan hasil dari Bimtek ini dapat diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik, akuntabel, dan transparan.