Bimtek Penerapan Pajak Natura dan Kenikmatan Pasca UU HPP

Bimtek Penerapan Pajak Natura dan Kenikmatan Pasca UU HPP

1. Latar Belakang

Penerapan pajak atas natura dan kenikmatan mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam peraturan terbaru, natura dan kenikmatan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak kini menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh), kecuali yang dikecualikan. Hal ini menuntut instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan usaha untuk menyesuaikan kebijakan kompensasi serta pencatatan pemberian fasilitas kepada pegawai. Pemahaman yang tepat sangat diperlukan agar pelaporan dan pemotongan PPh atas natura sesuai ketentuan serta terhindar dari risiko sanksi administrasi pajak.

2. Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman regulasi terbaru terkait pajak natura dan kenikmatan pasca UU HPP.

• Menjelaskan mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh atas natura.

• Menyusun strategi pencatatan dan pelaporan natura yang efisien dan patuh regulasi.

• Menyediakan panduan teknis bagi bendahara dan pengelola keuangan dalam penerapan aturan.

• Mencegah kesalahan administratif dan potensi sanksi dalam pengelolaan fasilitas karyawan.

3. Ruang Lingkup Materi

1. Dasar hukum dan perkembangan regulasi pasca UU HPP.

2. Pengertian natura dan kenikmatan sebagai objek pajak.

3. Daftar natura yang dikenakan dan dikecualikan dari PPh.

4. Skema pemotongan PPh Pasal 21 atas natura.

5. Pencatatan dan pembukuan pemberian natura di instansi dan perusahaan.

6. Integrasi sistem penggajian dan pajak natura.

7. Peran bendahara dan konsekuensi hukum ketidaksesuaian.

8. Studi kasus dan simulasi penghitungan pajak atas natura.

4. Metodologi Pelatihan

• Presentasi interaktif oleh ahli perpajakan atau pejabat DJP.

• Studi kasus dan praktik pengisian bukti potong.

• Tanya jawab dan konsultasi teknis.

• Simulasi penghitungan PPh atas pemberian natura dan kenikmatan.

5. Sasaran Peserta

• Bendahara instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

• Pengelola SDM dan keuangan perusahaan.

• Staf pajak dan akuntansi.

• Auditor internal dan pengawas keuangan.

• Konsultan pajak dan penyusun kebijakan remunerasi.

6. Hasil yang Diharapkan

• Peserta memahami konsep dan penerapan pajak natura sesuai UU HPP.

• Tersusunnya kebijakan internal yang patuh dan efisien terkait pemberian natura.

• Terhindarnya institusi dari kesalahan pelaporan dan sanksi perpajakan.

• Tercapainya transparansi dan akuntabilitas pemberian fasilitas non-uang.

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelatihan akan diselenggarakan selama 2 hari secara daring atau luring, menyesuaikan kebutuhan dan lokasi peserta.

8. Penutup

Dengan memahami penerapan pajak natura dan kenikmatan pasca UU HPP, instansi dan perusahaan dapat menyusun strategi perpajakan yang tepat, patuh hukum, serta berdaya guna dalam pengelolaan kompensasi pegawai. Sehubungan dengan itu kami dari Pusat Diklat dan Bimtek Pemerintahan Lembaga Informasi Keuangan Pembangunan Daerah (BIMTEK PEMDA) selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ”Bimtek Penerapan Pajak Natura dan Kenikmatan Pasca UU HPP“ yang akan dilaksanakan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kontak di Bawah :

1. ☎ (021) 3501 999
2. 📱0812-1372-0188
3. ✉ info@bimtekpemda.com

Bimtek Penerapan Pajak Natura dan Kenikmatan Pasca UU HPP