Bimtek Penerapan PPh 21, 22, 23, 25, dan 26 bagi Bendahara Pemerintah

Bimtek Penerapan PPh 21, 22, 23, 25, dan 26 bagi Bendahara Pemerintah

1. Latar Belakang

Bendahara pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memotong, menyetor, dan melaporkan berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh Pasal 21, 22, 23, 25, dan 26. Kewajiban ini harus dijalankan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi dan temuan audit. Dalam praktiknya, sering kali terjadi kekeliruan akibat kurangnya pemahaman teknis serta pemutakhiran regulasi. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas bendahara pemerintah dalam mengelola PPh secara tepat, akurat, dan akuntabel sesuai ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Tujuan Kegiatan

• Memberikan pemahaman menyeluruh terkait pemotongan dan pelaporan PPh 21, 22, 23, 25, dan 26.

• Membekali peserta dengan keterampilan teknis perhitungan dan pelaporan pajak.

• Menyampaikan perubahan kebijakan terbaru dari DJP.

• Meningkatkan kepatuhan pajak instansi pemerintah.

• Menghindari kesalahan administrasi dan risiko sanksi perpajakan.

3. Ruang Lingkup Materi

1. Dasar hukum dan ketentuan umum perpajakan.

2. PPh Pasal 21: penghasilan pegawai, penghitungan, dan pelaporan.

3. PPh Pasal 22: pemungutan pajak atas belanja barang.

4. PPh Pasal 23: jasa, sewa, dan penghasilan lain.

5. PPh Pasal 25: angsuran pajak untuk bendahara pemotong.

6. PPh Pasal 26: pajak atas penghasilan subjek luar negeri.

7. Mekanisme pelaporan pajak melalui DJP Online.

8. Bukti potong, SPT Masa, dan tata cara penyetoran pajak.

9. Studi kasus dan penyelesaian kesalahan umum.

10. Peran bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak negara.

4. Metodologi Pelatihan

• Pemaparan teori dan regulasi terkini oleh narasumber DJP.

• Praktik penghitungan pajak dan simulasi pelaporan.

• Diskusi studi kasus dan sesi tanya jawab.

• Evaluasi pemahaman melalui latihan mandiri.

5. Sasaran Peserta

• Bendahara pengeluaran dan penerimaan instansi pemerintah pusat/daerah.

• Pejabat pembuat komitmen (PPK).

• Staf keuangan, akuntansi, dan pengadaan barang/jasa.

• Auditor internal dan pengawas pengelolaan keuangan.

• Aparatur pelaksana anggaran dan pelaporan perpajakan.

6. Hasil yang Diharapkan

• Peserta memahami dan mampu menerapkan ketentuan PPh 21, 22, 23, 25, dan 26.

• Meningkatkan kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak instansi pemerintah.

• Menghindari potensi denda dan temuan BPK atau aparat pengawas lainnya.

• Terbangunnya sistem administrasi perpajakan yang tertib dan profesional.

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan direncanakan selama 2 hari, dapat dilaksanakan secara luring atau daring sesuai kebutuhan instansi peserta.

8. Penutup

Bimbingan teknis ini merupakan upaya strategis dalam memperkuat kompetensi bendahara pemerintah dalam pengelolaan perpajakan. Sehubungan dengan itu kami dari Pusat Diklat dan Bimtek Pemerintahan Lembaga Informasi Keuangan Pembangunan Daerah (BIMTEK PEMDA) selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan  narasumber yang berkompeten dibidangnya, Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan ”Bimtek Penerapan PPh 21, 22, 23, 25, dan 26 bagi Bendahara Pemerintah“ yang akan dilaksanakan.

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kontak di Bawah :

1. ☎ (021) 3501 999
2. 📱0812-1372-0188
3. ✉ info@bimtekpemda.com

Bimtek Penerapan PPh 21, 22, 23, 25, dan 26 bagi Bendahara Pemerintah