Bimtek Penyusunan Baseline Data dan Target Kinerja Pembangunan Daerah untuk Mendukung Perencanaan Berbasis Data

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas membutuhkan data yang dapat dipercaya. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menetapkan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan atau usulan, tetapi perlu mengetahui kondisi awal, menentukan hasil yang ingin dicapai, serta menetapkan target yang dapat diukur.

Dalam konteks tersebut, baseline data dan target kinerja pembangunan daerah menjadi dua komponen yang sangat penting.

Baseline memberikan gambaran mengenai kondisi awal sebelum suatu kebijakan, program, atau intervensi dilaksanakan. Sementara itu, target kinerja menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode tertentu.

Tanpa baseline yang jelas, pemerintah daerah akan kesulitan menentukan apakah target yang dibuat realistis. Sebaliknya, tanpa target yang terukur, data baseline hanya menjadi informasi statistik tanpa arah pencapaian yang jelas.

Kebutuhan terhadap perencanaan berbasis data juga semakin mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada 2025, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan asistensi perencanaan pembangunan berbasis SIPD dan menekankan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama perencanaan. Kemendagri juga mendorong optimalisasi modul e-Walidata untuk memastikan akurasi dokumen perencanaan daerah.

Pada 2026, Kemendagri kembali menekankan penguatan perencanaan berbasis data melalui proses pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Dalam proses tersebut, Kemendagri menyebut integrasi data statistik sektoral daerah dan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya memastikan perencanaan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Oleh karena itu, Bimtek Penyusunan Baseline Data dan Target Kinerja Pembangunan Daerah untuk Mendukung Perencanaan Berbasis Data menjadi relevan bagi pemerintah daerah yang ingin memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi pembangunan.

Apa Itu Baseline Data Pembangunan Daerah?

Baseline data adalah data kondisi awal yang digunakan sebagai titik pembanding untuk mengetahui perubahan atau perkembangan suatu indikator dari waktu ke waktu.

Secara sederhana, baseline menjawab pertanyaan:

“Kondisinya sekarang seperti apa sebelum target berikutnya ditetapkan?”

Misalnya pemerintah daerah ingin meningkatkan cakupan pelayanan air minum.

Jika data awal menunjukkan cakupan pelayanan sebesar 72 persen, maka angka 72 persen tersebut dapat digunakan sebagai salah satu titik awal dalam menyusun target berikutnya.

Tanpa mengetahui kondisi awal, target seperti 80 persen atau 90 persen akan sulit dinilai apakah realistis atau tidak.

Baseline dapat berupa:

• persentase;
• jumlah;
• rasio;
• indeks;
• nilai rata-rata;
• tingkat cakupan;
• tingkat kemiskinan;
• angka prevalensi;
• panjang jalan;
• jumlah fasilitas;
• jumlah penduduk;
• tingkat pelayanan;
• nilai produksi;
• atau ukuran lain sesuai karakteristik indikator.

Yang terpenting, baseline harus mempunyai definisi yang jelas, sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, periode waktu, satuan, dan metode pengukuran.

Mengapa Baseline Data Penting dalam Perencanaan Daerah?

Baseline menjadi fondasi untuk menetapkan target.

Tanpa baseline, proses penetapan target berisiko menjadi sekadar angka administratif.

Misalnya suatu daerah menetapkan target:

“Meningkatkan cakupan layanan kesehatan menjadi 95 persen.”

Pertanyaan berikutnya adalah:

• Berapa kondisi awalnya?
• Apakah baseline 70 persen?
• Apakah baseline 85 persen?
• Bagaimana metode pengukurannya?
• Apakah sumber datanya sama?
• Apa yang menyebabkan kondisi awal tersebut?
• Berapa kemampuan pemerintah daerah meningkatkan cakupan setiap tahun?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah target dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik pemerintah juga menunjukkan bahwa target indikator program dan target indikator tujuan/sasaran memang diposisikan sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai hasil pembangunan. BPS, misalnya, mendokumentasikan target kinerja indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta target indikator program RKPD sebagai bagian dari metadata statistik daerah.

Apa Itu Target Kinerja Pembangunan Daerah?

Target kinerja adalah nilai atau kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan dalam periode tertentu.

Target dapat ditetapkan untuk berbagai tingkatan, antara lain:

• tujuan;
• sasaran;
• program;
• kegiatan;
• subkegiatan;
• indikator kinerja utama;
• indikator kinerja daerah;
• maupun indikator sektoral.

BPS mendefinisikan target indikator program RKPD sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai capaian hasil program selama satu tahun pelaksanaan RKPD. BPS juga mendokumentasikan target indikator kinerja daerah sebagai ukuran untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan.

Dengan demikian, target bukan sekadar angka yang dimasukkan ke dalam tabel.

Target harus mempunyai hubungan dengan:

kondisi awal → masalah → kebijakan → program → kegiatan → output → outcome → target.

Perbedaan Baseline dan Target

Baseline dan target sering kali dianggap sebagai dua hal yang sama karena sama-sama berbentuk angka.

Padahal fungsinya berbeda.

Aspek	Baseline	Target
Fungsi	Menunjukkan kondisi awal	Menunjukkan kondisi yang ingin dicapai
Waktu	Umumnya menggunakan kondisi/data sebelum periode target	Mengacu pada periode yang akan dicapai
Peran	Titik pembanding	Tolok ukur pencapaian
Pertanyaan	“Sekarang berada di posisi mana?”	“Ingin mencapai posisi berapa?”
Contoh	Cakupan layanan 72%	Target cakupan 80%

Keduanya harus memiliki definisi dan metode pengukuran yang konsisten.

Hubungan Baseline, Target dan Realisasi

Tiga komponen ini membentuk siklus pengukuran kinerja.

Baseline → Target → Realisasi → Evaluasi → Perbaikan Target/Kebijakan

Misalnya:

• baseline tahun 2025: 72 persen;
• target tahun 2026: 76 persen;
• realisasi tahun 2026: 75 persen.

Pemerintah daerah kemudian dapat melakukan evaluasi:

• Apakah target tercapai?
• Mengapa realisasi hanya 75 persen?
• Faktor apa yang memengaruhi?
• Apakah intervensinya tepat?
• Apakah target tahun berikutnya perlu disesuaikan?
• Apakah terdapat masalah kualitas data?

Dengan demikian, baseline tidak berhenti digunakan ketika target ditetapkan.

Baseline menjadi bagian dari siklus pembelajaran pembangunan.

Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah

Perencanaan berbasis data berarti proses perencanaan menggunakan informasi yang relevan, valid, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menentukan masalah, prioritas, target, intervensi, serta evaluasi.

Konsepnya dapat digambarkan:

Data → Analisis → Masalah → Prioritas → Intervensi → Target → Pelaksanaan → Evaluasi

Kemendagri pada 2026 menekankan bahwa penguatan data diperlukan untuk memastikan perencanaan pembangunan didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Dalam pemutakhiran nomenklatur 2026, Kemendagri juga menyampaikan penguatan integrasi data statistik sektoral daerah dan informasi geospasial.

Artinya, perencanaan berbasis data tidak hanya membutuhkan banyak data.

Yang lebih penting adalah data yang tepat digunakan untuk keputusan yang tepat.

Data yang Dibutuhkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Data pembangunan daerah dapat berasal dari berbagai bidang.

Data sosial

Contohnya:

• jumlah penduduk;
• kemiskinan;
• pengangguran;
• pendidikan;
• kesehatan;
• perlindungan sosial;
• kependudukan.

Data ekonomi

Contohnya:

• pertumbuhan ekonomi;
• PDRB;
• inflasi;
• investasi;
• produktivitas;
• UMKM;
• ketenagakerjaan.

Data infrastruktur

Contohnya:

• kondisi jalan;
• akses air minum;
• sanitasi;
• irigasi;
• listrik;
• fasilitas pelayanan dasar.

Data lingkungan

Contohnya:

• kualitas lingkungan;
• persampahan;
• tutupan lahan;
• kualitas air;
• kualitas udara;
• kawasan rawan bencana.

Data pelayanan publik

Contohnya:

• cakupan layanan;
• waktu pelayanan;
• tingkat kepuasan;
• jumlah penerima layanan;
• kualitas pelayanan.

Data spasial

Data spasial dapat membantu pemerintah melihat di mana suatu masalah terjadi.

Hal tersebut penting karena rata-rata kabupaten atau kota dapat menyembunyikan ketimpangan antarwilayah.

Sumber Data Baseline Pembangunan Daerah

Baseline sebaiknya tidak dibuat berdasarkan perkiraan.

Sumber data harus jelas.

Beberapa sumber yang dapat digunakan sesuai kebutuhan indikator antara lain:

• BPS;
• perangkat daerah;
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
• Dinas Kesehatan;
• Dinas Pendidikan;
• Dinas Pekerjaan Umum;
• Dinas Sosial;
• Dinas Tenaga Kerja;
• data administrasi pemerintahan;
• hasil survei;
• data registrasi;
• data sektoral;
• data spasial;
• hasil monitoring dan evaluasi;
• serta sumber resmi lain yang relevan.

BPS menyediakan metadata statistik yang menunjukkan bagaimana data target, capaian kinerja, data sosial, ekonomi, demografi, geografis dan indikator pembangunan dapat didokumentasikan.

Karena itu, setiap perangkat daerah sebaiknya memiliki dokumentasi mengenai sumber data indikator yang digunakan.

Pentingnya Metadata dalam Baseline Data

Data tanpa metadata dapat menimbulkan masalah.

Misalnya terdapat angka:

“85 persen.”

Angka tersebut belum cukup menjelaskan kondisi pembangunan.

Perlu diketahui:

• 85 persen dari apa?
• Tahun berapa?
• Populasinya siapa?
• Sumber datanya apa?
• Bagaimana cara menghitungnya?
• Apa satuannya?
• Apa definisinya?
• Siapa yang menghasilkan data?

Metadata membantu menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam praktik perencanaan berbasis data, metadata dapat menjadi penghubung antara data statistik dan kebutuhan pengambilan keputusan.

Komponen Metadata Indikator

Setiap indikator idealnya memiliki informasi seperti:

Komponen	Penjelasan
Nama indikator	Nama resmi indikator
Definisi	Penjelasan mengenai indikator
Satuan	Persen, orang, km, indeks, dan sebagainya
Rumus	Cara menghitung
Baseline	Nilai kondisi awal
Periode	Tahun/periode data
Target	Nilai yang ingin dicapai
Sumber data	Instansi/sistem sumber
Frekuensi	Bulanan, triwulanan, tahunan
Penanggung jawab	Unit pengelola data
Metode verifikasi	Cara memeriksa kebenaran data

Semakin strategis indikatornya, semakin penting dokumentasi tersebut.

Cara Menentukan Baseline Data

Penyusunan baseline dapat dilakukan melalui beberapa tahap.

Inventarisasi indikator

Pertama, kumpulkan seluruh indikator yang digunakan dalam dokumen perencanaan.

Identifikasi sumber data

Setiap indikator harus diketahui sumber datanya.

Periksa periode data

Pastikan tahun atau periode data sesuai dengan kebutuhan perencanaan.

Periksa definisi

Pastikan definisi indikator tidak berubah antara satu periode dan periode lainnya tanpa penjelasan.

Periksa metode perhitungan

Jika rumus berubah, data antarperiode dapat menjadi sulit dibandingkan.

Validasi

Data perlu diperiksa bersama pemilik data sektoral.

Tetapkan baseline

Setelah data dinyatakan layak, nilai tersebut dapat digunakan sebagai baseline sesuai metodologi yang disepakati.

Cara Menentukan Target Kinerja

Penetapan target tidak sebaiknya hanya berdasarkan keinginan untuk meningkatkan angka.

Target perlu mempertimbangkan:

• baseline;
• tren historis;
• kapasitas fiskal;
• kemampuan perangkat daerah;
• jumlah penerima manfaat;
• kebijakan nasional;
• kondisi geografis;
• risiko;
• sumber daya manusia;
• infrastruktur;
• kemampuan pembiayaan;
• dan faktor eksternal.

Misalnya baseline suatu indikator adalah 60 persen.

Menetapkan target 95 persen dalam satu tahun belum tentu realistis jika peningkatan historis hanya sekitar 3–5 persen per tahun dan tidak ada perubahan kebijakan atau sumber daya yang signifikan.

Sebaliknya, target terlalu rendah juga dapat menyebabkan pembangunan tidak mendorong perbaikan yang memadai.

Target Harus Berbasis Bukti

Target yang baik harus dapat dijelaskan.

Ketika pimpinan atau evaluator bertanya:

“Mengapa target tahun depan ditetapkan 80 persen?”

Tim perencana seharusnya mampu menjawab berdasarkan data.

Misalnya:

• baseline 2025: 70 persen;
• realisasi 2026: 74 persen;
• kapasitas pelayanan meningkat;
• anggaran bertambah;
• fasilitas pelayanan baru tersedia;
• jumlah tenaga bertambah;
• sehingga target 2027 ditetapkan 79–80 persen.

Angka target akhirnya mempunyai argumentasi yang lebih kuat.

Hubungan Baseline dengan Indikator Kinerja

Baseline harus terkait langsung dengan indikator.

Contohnya:

Indikator	Baseline	Target	Realisasi
Cakupan pelayanan dasar	72%	80%	78%
Tingkat pelayanan jalan	65%	70%	69%
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi	68%	75%	74%

Dari tabel tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pencapaian target.

Namun, evaluasi tidak cukup berhenti pada angka.

Perlu dianalisis pula mengapa target tercapai atau tidak tercapai.

Contoh Kasus Nyata: Perencanaan Berbasis Data untuk Stunting

Salah satu contoh nyata pentingnya data dalam perencanaan adalah penanganan stunting.

Pada Januari 2026, Kemendagri melakukan pendampingan analisis situasi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat. Kemendagri menyebut analisis situasi sebagai fondasi untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan berdampak. Pendampingan tersebut menggunakan data dan hasil input analisis situasi sebagai dasar pembahasan.

Contoh ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menyatakan bahwa stunting merupakan masalah.

Tim perencana perlu mengetahui:

• wilayah dengan prevalensi tinggi;
• kelompok sasaran;
• faktor penyebab;
• ketersediaan layanan;
• kondisi sanitasi;
• akses air bersih;
• kondisi ibu dan anak;
• serta intervensi yang sudah dilakukan.

Setelah kondisi awal diketahui, pemerintah dapat menyusun target dan intervensi yang lebih terarah.

Contoh Kasus Penyusunan Baseline di Bidang Pendidikan

Misalnya pemerintah daerah ingin meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Data awal menunjukkan:

Baseline: 87 persen.

Pemerintah kemudian menetapkan:

Target: 90 persen.

Namun sebelum menetapkan target, perlu diketahui:

• berapa jumlah anak yang belum bersekolah;
• berada di wilayah mana;
• apa penyebabnya;
• apakah masalahnya biaya;
• apakah masalahnya akses transportasi;
• apakah terdapat masalah fasilitas;
• atau faktor lainnya.

Jika masalah utama berada pada akses geografis, maka intervensi yang diperlukan mungkin berbeda dibandingkan jika masalah utamanya adalah faktor ekonomi.

Di sinilah baseline berfungsi bukan hanya sebagai angka awal, tetapi sebagai pintu masuk untuk memahami masalah.

Contoh Kasus Baseline di Bidang Infrastruktur

Sebuah pemerintah kabupaten ingin meningkatkan kondisi jalan.

Data awal:

Panjang jalan dalam kondisi baik: 600 km dari total 1.000 km.

Maka baseline:

60 persen.

Target:

70 persen.

Target tersebut berarti pemerintah perlu meningkatkan kondisi jalan sebesar 10 poin persentase.

Namun target tersebut harus dikaitkan dengan:

• panjang jalan yang dapat ditangani;
• anggaran;
• prioritas wilayah;
• tingkat kerusakan;
• kemampuan konstruksi;
• dan kondisi alam.

Dengan demikian, target tidak hanya dibuat berdasarkan persentase yang diinginkan.

Baseline Bukan Sekadar Angka Tahun Sebelumnya

Salah satu kesalahan umum adalah menganggap baseline selalu sama dengan angka tahun sebelumnya.

Tidak selalu.

Baseline harus dipilih berdasarkan kebutuhan indikator dan metodologi pengukuran.

Misalnya indikator baru mulai digunakan pada 2026.

Maka baseline mungkin berasal dari:

• survei awal;
• sensus;
• data administrasi;
• data tahun sebelumnya yang baru tersedia;
• atau sumber resmi lain.

Yang penting adalah dokumentasi mengenai bagaimana baseline diperoleh.

Tantangan dalam Penyusunan Baseline Data

Pemerintah daerah dapat menghadapi berbagai persoalan.

Data belum tersedia

Beberapa indikator mungkin belum memiliki data yang memadai.

Data antarperangkat daerah berbeda

Definisi atau metode penghitungan yang berbeda dapat menghasilkan angka yang tidak sama.

Data terlambat

Data sektoral terkadang belum tersedia ketika dokumen perencanaan harus disusun.

Data tidak konsisten

Data tahun sebelumnya mungkin menggunakan metode yang berbeda.

Data terlalu agregat

Angka kabupaten/kota dapat menyembunyikan perbedaan antar kecamatan.

Data tidak terdokumentasi

Angka tersedia tetapi sumber dan metodenya tidak jelas.

Perubahan sistem

Perubahan sistem informasi dapat menyebabkan format atau struktur data berubah.

Tantangan Menetapkan Target Kinerja

Selain baseline, penetapan target juga memiliki tantangan.

Beberapa di antaranya:

• target terlalu tinggi;
• target terlalu rendah;
• tidak memperhitungkan kapasitas fiskal;
• tidak mempertimbangkan tren;
• tidak mempertimbangkan risiko;
• tidak memiliki dasar analisis;
• tidak konsisten dengan dokumen jangka menengah;
• atau tidak sinkron dengan target perangkat daerah.

Karena itu, target perlu dibahas lintas sektor.

Hubungan Baseline dengan RKPD

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Agar RKPD berbasis data, tim perencana perlu mengetahui kondisi pembangunan sebelum menentukan target tahunan.

BPS mendokumentasikan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan untuk periode satu tahun. BPS juga mencatat evaluasi hasil RKPD digunakan untuk menilai pencapaian target program, kegiatan dan subkegiatan prioritas.

Karena itu, baseline dan target memiliki hubungan langsung dengan proses penyusunan dan evaluasi RKPD.

Hubungan Baseline dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra memberikan kerangka kinerja perangkat daerah dalam periode yang lebih panjang.

Baseline membantu perangkat daerah mengetahui kondisi awal.

Target tahunan kemudian dapat menjadi tahapan menuju target periode Renstra.

Contohnya:

Tahun	Target
Baseline 2025	60%
2026	64%
2027	68%
2028	72%
2029	76%
2030	80%

Pola tersebut membantu memperlihatkan perjalanan menuju kondisi yang ingin dicapai.

Hubungan Baseline dengan SIPD

SIPD menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah.

Kemendagri melalui asistensi perencanaan pembangunan berbasis SIPD pada 2025 menekankan pentingnya kualitas data dan optimalisasi e-Walidata untuk memastikan akurasi dokumen perencanaan.

Sementara itu, dalam pemutakhiran nomenklatur 2026, Kemendagri menyebut hasil pemutakhiran akan dikodifikasi dan diinput ke SIPD untuk digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dengan demikian, kualitas data sebelum masuk sistem sangat penting.

Sistem informasi tidak dapat memperbaiki data yang sejak awal tidak valid.

Baseline Data dan e-Walidata

e-Walidata memiliki peran penting dalam pengelolaan data pembangunan.

Konsep utamanya adalah memastikan data yang digunakan dalam perencanaan memiliki proses pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan yang jelas.

Kemendagri pada 2025 menyebut optimalisasi modul e-Walidata sebagai langkah penting untuk memastikan akurasi dokumen perencanaan daerah.

Karena itu, perangkat daerah perlu memahami hubungan antara:

Produsen data → Walidata → Data sektoral → Analisis → Perencanaan → SIPD → Evaluasi.

Pentingnya Konsistensi Data Antar Dokumen

Data baseline sebaiknya tidak berbeda tanpa alasan yang jelas antara:

• RPJPD;
• RPJMD/RPD;
• Renstra;
• RKPD;
• Renja;
• dokumen penganggaran;
• laporan evaluasi;
• dan laporan kinerja.

Jika angka berbeda, harus diketahui mengapa.

Perbedaan mungkin terjadi karena:

• periode berbeda;
• sumber berbeda;
• definisi berbeda;
• metode pengukuran berbeda;
• atau pembaruan data.

Namun perbedaan tersebut harus terdokumentasi.

Cara Membangun Database Baseline Kinerja

Pemerintah daerah dapat membuat database sederhana dengan struktur berikut:

Indikator	Baseline	Tahun	Target	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
Indikator A	70%	2025	75%	Data sektoral	OPD A
Indikator B	65%	2025	72%	BPS	OPD B
Indikator C	50%	2025	60%	Survei	OPD C

Database tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi sistem pengelolaan indikator yang lebih lengkap.

Checklist Validasi Baseline Data

Sebelum baseline digunakan, lakukan pemeriksaan:

• Nama indikator sudah jelas.

• Definisi indikator tersedia.

• Satuan sudah jelas.

• Rumus tersedia.

• Tahun data tersedia.

• Sumber data jelas.

• Data sudah diverifikasi.

• Metode pengumpulan diketahui.

• Data dapat dibandingkan dengan periode lain.

• Penanggung jawab data ditetapkan.

• Metadata tersedia.

• Angka konsisten dengan dokumen terkait.

Checklist Penetapan Target Kinerja

Sebelum target ditetapkan, periksa:

• Baseline tersedia.

• Tren historis dianalisis.

• Kondisi wilayah diperhatikan.

• Kemampuan anggaran dianalisis.

• Kapasitas SDM diperhitungkan.

• Kebijakan nasional diperhatikan.

• Target jangka menengah diperhatikan.

• Risiko sudah dipertimbangkan.

• Sumber data untuk mengukur target tersedia.

• Target dapat dievaluasi.

• Perangkat daerah menyepakati target.

Peran Bappeda atau Bapperida

Bappeda/Bapperida memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas perencanaan berbasis data.

Peran tersebut antara lain:

• mengoordinasikan kebutuhan data;
• menyusun pedoman indikator;
• mengawal baseline;
• memeriksa target;
• melakukan sinkronisasi antarperangkat daerah;
• menghubungkan data dengan dokumen perencanaan;
• melakukan analisis;
• mengawal input ke sistem;
• melakukan pengendalian;
• serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan berikutnya.

Perencanaan berbasis data membutuhkan koordinasi karena data pembangunan biasanya tersebar di banyak perangkat daerah.

Peran Perangkat Daerah sebagai Produsen Data

Perangkat daerah memiliki peran penting karena sebagian besar data sektoral berasal dari masing-masing urusan.

Produsen data perlu memastikan:

• data tersedia;
• definisi jelas;
• metode konsisten;
• periode jelas;
• sumber terdokumentasi;
• data dapat diverifikasi;
• serta data disampaikan sesuai jadwal.

Jika kualitas data sektoral lemah, kualitas perencanaan daerah juga dapat ikut terdampak.

Peran Operator SIPD

Operator bertanggung jawab pada aspek teknis pengelolaan data dalam sistem sesuai kewenangannya.

Namun, operator bukan satu-satunya pihak yang menentukan kebenaran substansi data.

Perlu pembagian peran:

Pemilik substansi → memvalidasi data → perencana menganalisis → operator menginput/mengelola → pimpinan menetapkan.

Pembagian tersebut membantu menghindari kesalahan ketika operator harus menentukan sendiri substansi indikator.

Mengapa Bimtek Baseline Data dan Target Kinerja Dibutuhkan?

Penyusunan baseline dan target membutuhkan kemampuan lintas bidang.

Peserta tidak hanya harus memahami statistik, tetapi juga:

• perencanaan pembangunan;
• indikator kinerja;
• data sektoral;
• target tahunan;
• evaluasi;
• SIPD;
• serta hubungan antar dokumen.

Bimtek dapat menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah.

Hal ini penting karena perbedaan definisi satu indikator dapat menyebabkan perbedaan angka yang digunakan dalam dokumen perencanaan.

Materi yang Dapat Dibahas dalam Bimtek

Materi pelatihan dapat mencakup:

• kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
• konsep perencanaan berbasis data;
• konsep baseline data;
• konsep target kinerja;
• indikator output dan outcome;
• penyusunan definisi operasional;
• penyusunan metadata indikator;
• identifikasi sumber data;
• validasi data;
• pengolahan data historis;
• analisis tren;
• penyusunan baseline;
• penetapan target;
• hubungan baseline dengan RKPD;
• hubungan baseline dengan Renstra dan Renja;
• pemanfaatan data dalam SIPD;
• e-Walidata dan data sektoral;
• pengendalian dan evaluasi;
• studi kasus;
• serta praktik penyusunan matriks baseline dan target.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek?

Kegiatan ini relevan bagi:

• Bappeda/Bapperida;
• perangkat daerah;
• pejabat perencana;
• pejabat fungsional perencana;
• pengelola data;
• produsen data sektoral;
• admin SIPD;
• operator SIPD;
• tim penyusun RKPD;
• tim penyusun Renstra;
• tim penyusun Renja;
• pengelola program;
• pejabat pengendalian dan evaluasi;
• serta ASN yang menangani perencanaan pembangunan daerah.

Manfaat Mengikuti Bimtek

Peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep baseline data.
2. Memahami hubungan baseline dengan target.
3. Mengidentifikasi sumber data pembangunan.
4. Menyusun definisi operasional indikator.
5. Menyusun metadata indikator.
6. Melakukan validasi data.
7. Menganalisis tren historis.
8. Menentukan kondisi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Menyusun target berbasis data.
10. Menghubungkan baseline dengan indikator kinerja.
11. Meningkatkan konsistensi data antar dokumen.
12. Mendukung penyusunan RKPD berbasis data.
13. Memperkuat proses pengendalian dan evaluasi.
14. Meningkatkan kualitas input informasi perencanaan dalam SIPD.

Strategi Membangun Perencanaan Berbasis Data di Daerah

Perencanaan berbasis data sebaiknya dibangun secara bertahap.

Tahap pertama: membangun database

Kumpulkan indikator utama dari setiap urusan.

Tahap kedua: membersihkan data

Periksa duplikasi, ketidakkonsistenan, data kosong dan kesalahan definisi.

Tahap ketiga: menetapkan metadata

Setiap indikator harus mempunyai definisi dan sumber data.

Tahap keempat: menetapkan baseline

Pilih data kondisi awal yang paling relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap kelima: menentukan target

Gunakan baseline dan analisis tren sebagai dasar.

Tahap keenam: menghubungkan dengan program

Pastikan intervensi memiliki hubungan logis dengan target.

Tahap ketujuh: memasukkan ke sistem

Data yang telah divalidasi dikelola dalam sistem sesuai kewenangan.

Tahap kedelapan: melakukan evaluasi

Bandingkan target dengan realisasi.

Tahap kesembilan: melakukan perbaikan

Gunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan perencanaan periode berikutnya.

Baseline dan Target dalam Perspektif Outcome

Perencanaan berbasis outcome menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengukur aktivitas.

Misalnya:

Output: 1.000 orang mendapatkan pelatihan.

Pertanyaan berikutnya:

Apakah kompetensi mereka meningkat?

Jika meningkat:

Apakah peningkatan kompetensi tersebut meningkatkan kualitas pelayanan?

Jika kualitas pelayanan meningkat:

Apakah masyarakat menerima manfaat yang lebih baik?

Rangkaian pertanyaan tersebut membantu pemerintah daerah menghubungkan baseline dan target dengan hasil pembangunan.

Mengukur Perubahan Secara Konsisten

Baseline dan target harus menggunakan metode yang konsisten agar perubahan dapat dibaca.

Misalnya:

Baseline 2025 = 65 persen

Target 2026 = 70 persen

Realisasi 2026 = 68 persen

Maka tingkat pencapaian target dapat dihitung sesuai metode evaluasi yang digunakan.

Namun perlu dibedakan antara:

• perubahan dari baseline;
• tingkat realisasi;
• tingkat pencapaian target;
• dan kontribusi program terhadap outcome.

Keempatnya bukan konsep yang selalu sama.

Data yang Baik Tidak Otomatis Menghasilkan Kebijakan yang Baik

Perencanaan berbasis data tidak berarti pemerintah hanya mengumpulkan sebanyak mungkin data.

Data harus dianalisis.

Misalnya angka kemiskinan meningkat.

Pemerintah perlu mengetahui:

• kelompok mana yang terdampak;
• wilayah mana yang mengalami peningkatan;
• faktor penyebab;
• perubahan ekonomi;
• kondisi ketenagakerjaan;
• akses layanan;
• dan faktor lain yang relevan.

Dari analisis tersebut barulah intervensi dapat dirancang.

Hubungan Baseline dengan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pada dasarnya membandingkan apa yang direncanakan dengan apa yang dicapai.

BPS mendokumentasikan evaluasi hasil capaian RKPD sebagai proses untuk menilai pencapaian target program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah.

Karena itu, baseline, target dan realisasi merupakan bagian dari siklus yang saling berhubungan.

Tanpa baseline → sulit mengetahui perubahan.

Tanpa target → sulit menilai keberhasilan.

Tanpa realisasi → tidak ada bahan evaluasi.

Tanpa evaluasi → sulit memperbaiki perencanaan berikutnya.

Arah Perencanaan Berbasis Data ke Depan

Perkembangan kebijakan Kemendagri pada 2026 menunjukkan semakin kuatnya dorongan terhadap integrasi data dalam perencanaan pembangunan.

Dalam proses pemutakhiran nomenklatur 2026, Kemendagri menyampaikan tujuan untuk membangun satu data perencanaan yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan memperkuat SIPD sebagai basis data terpadu.

Pada sisi lain, interoperabilitas SIPD dengan sistem pengawasan juga sedang diperkuat. Pada Juli 2026, Kemendagri dan KPK membahas interoperabilitas SIPD dengan MCSP untuk mendukung tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berbasis data.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap data yang berkualitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen.

Data semakin menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.

FAQ Bimtek Penyusunan Baseline Data dan Target Kinerja

Apa yang dimaksud baseline data pembangunan daerah?

Baseline data adalah data kondisi awal yang digunakan sebagai titik pembanding untuk mengukur perubahan atau perkembangan indikator pembangunan dalam periode berikutnya.

Mengapa baseline penting dalam penyusunan target?

Baseline membantu pemerintah daerah mengetahui posisi awal sebelum menentukan kondisi yang ingin dicapai. Dengan baseline, target dapat disusun berdasarkan kondisi nyata dan analisis yang lebih terukur.

Apa perbedaan baseline dengan target kinerja?

Baseline menggambarkan kondisi awal, sedangkan target menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Keduanya digunakan bersama untuk mengukur perubahan dan capaian kinerja.

Dari mana data baseline dapat diperoleh?

Data baseline dapat berasal dari BPS, data sektoral perangkat daerah, data administrasi pemerintahan, survei, registrasi, data pelayanan, data spasial, hasil evaluasi, maupun sumber resmi lain sesuai karakteristik indikator.

Apakah semua indikator harus memiliki baseline?

Untuk indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja, keberadaan kondisi awal sangat membantu agar perubahan dapat diukur. Namun bentuk dan ketersediaan baseline dapat berbeda sesuai karakteristik indikator dan sumber data.

Apa hubungan baseline dengan SIPD?

Baseline menjadi salah satu informasi penting dalam pengelolaan indikator dan proses perencanaan berbasis data. Kualitas data yang digunakan dalam perencanaan akan memengaruhi kualitas informasi yang dikelola dalam sistem.

Siapa yang perlu mengikuti Bimtek?

Bimtek dapat diikuti oleh Bappeda/Bapperida, perangkat daerah, pejabat perencana, pengelola data, produsen data sektoral, admin SIPD, operator SIPD, tim penyusun RKPD, Renstra dan Renja, serta ASN yang menangani pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Kesimpulan

Bimtek Penyusunan Baseline Data dan Target Kinerja Pembangunan Daerah untuk Mendukung Perencanaan Berbasis Data merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membangun proses perencanaan yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Baseline memberikan gambaran mengenai kondisi awal. Target memberikan arah mengenai kondisi yang ingin dicapai. Sementara realisasi memberikan informasi mengenai apa yang benar-benar terjadi.

Ketiganya perlu dihubungkan dengan indikator, program, kegiatan, subkegiatan, anggaran, sumber data dan evaluasi.

Perencanaan berbasis data juga membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan angka. Data harus mempunyai definisi yang jelas, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, periode yang tepat, metode pengukuran yang konsisten serta metadata yang memadai.

Perkembangan kebijakan Kemendagri pada 2025–2026 memperlihatkan semakin kuatnya perhatian terhadap kualitas data sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah. Kemendagri mendorong pemanfaatan e-Walidata dan SIPD untuk memperkuat akurasi dokumen perencanaan, sementara proses pemutakhiran nomenklatur 2026 juga diarahkan pada integrasi data statistik sektoral dan informasi geospasial.

Pada akhirnya, tujuan perencanaan berbasis data bukan sekadar menghasilkan dokumen yang lengkap.

Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Apa masalah pembangunan yang sebenarnya terjadi?

Bagaimana kondisi awalnya?

Apa target yang ingin dicapai?

Intervensi apa yang paling relevan?

Berapa sumber daya yang dibutuhkan?

Apakah target tercapai?

Apa yang harus diperbaiki?

Dengan baseline yang kuat dan target kinerja yang disusun berdasarkan data, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dapat terhubung dalam satu siklus kinerja yang lebih jelas.

Daftar sekarang dan jadwalkan pelatihan terbaik untuk instansi Anda!

📱 WhatsApp / Telp: 0823-6439-7553
📧 Email: info@bimtekpemda.com
🌐 Website: www.bimtekpemda.com