Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Berbasis Outcome dalam SIPD-RI

Perencanaan pembangunan daerah tidak cukup hanya menghasilkan daftar program, kegiatan, subkegiatan, serta anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, dan mampu menunjukkan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Perubahan cara pandang dari sekadar mengejar pelaksanaan kegiatan menuju pengukuran hasil atau outcome menjadi salah satu bagian penting dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan dalam penyusunan indikator. Ada indikator yang hanya menggambarkan jumlah kegiatan, jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah paket pekerjaan, atau persentase realisasi anggaran, tetapi belum menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Kondisi tersebut membuat hubungan antara program, kegiatan, subkegiatan, output, outcome, sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum selalu terlihat secara jelas.

Melalui Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Berbasis Outcome dalam SIPD-RI, aparatur pemerintah daerah dapat memperkuat pemahaman mengenai bagaimana merumuskan indikator kinerja yang lebih berkualitas sekaligus menghubungkannya dengan proses perencanaan dan evaluasi melalui SIPD-RI.

Penguatan indikator kinerja menjadi semakin penting karena SIPD digunakan dalam proses perencanaan dan fasilitasi pembangunan daerah. Dalam fasilitasi RKPD 2027, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menekankan penggunaan SIPD sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan.

Apa Itu Indikator Kinerja dalam Perencanaan Pembangunan Daerah?

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran, program, kegiatan, atau subkegiatan.

Indikator membantu pemerintah daerah menjawab pertanyaan sederhana tetapi penting:

• Apa yang ingin dicapai?
• Bagaimana keberhasilan diukur?
• Berapa target yang harus dicapai?
• Siapa yang menerima manfaat?
• Apa perubahan yang diharapkan?
• Bagaimana pemerintah mengetahui bahwa program tersebut berhasil?

Dalam konteks pembangunan daerah, indikator kinerja tidak seharusnya dibuat hanya untuk memenuhi kolom dalam dokumen perencanaan.

Indikator merupakan alat untuk menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penganggaran.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah. Peraturan tersebut masih tercatat berstatus berlaku pada basis data JDIH BPK.

Mengapa Indikator Kinerja Berbasis Outcome Semakin Penting?

Pemerintah daerah pada dasarnya tidak membangun program hanya untuk menghasilkan aktivitas.

Tujuan akhirnya adalah menghasilkan perubahan.

Contohnya, pemerintah daerah tidak menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan hanya agar jumlah pelatihan bertambah. Tujuan yang lebih besar dapat berupa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang kemudian berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Begitu juga pembangunan jalan.

Pemerintah tidak membangun jalan hanya untuk menghasilkan sejumlah kilometer jalan baru. Pembangunan tersebut diharapkan memberikan manfaat seperti meningkatnya konektivitas, berkurangnya waktu tempuh, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dan aktivitas ekonomi, atau perubahan lain sesuai tujuan pembangunan.

Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tingkatan	Contoh
Input	Anggaran, SDM, sarana
Aktivitas	Pelatihan, pembangunan, pelayanan
Output	Jumlah peserta terlatih, kilometer jalan terbangun
Outcome	Kompetensi meningkat, konektivitas membaik
Impact	Kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat meningkat

Dengan demikian, indikator outcome membantu pemerintah daerah melihat apakah program benar-benar menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Dasar Kebijakan Penyusunan Indikator Kinerja

Penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi perencanaan daerah.

Salah satu regulasi penting adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi tersebut mencakup proses penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memahami Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur SIPD. Permendagri tersebut tercatat masih berlaku pada JDIH BPK.

Pemerintah daerah dapat memperoleh informasi peraturan melalui JDIH BPK dan informasi pembangunan daerah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Regulasi tersebut perlu dibaca bersama dengan ketentuan terbaru yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, nomenklatur, indikator dan kebijakan pembangunan sesuai periode perencanaan.

Hubungan Indikator Kinerja dengan SIPD-RI

SIPD-RI tidak hanya berkaitan dengan penginputan data.

Dalam proses perencanaan daerah, data mengenai program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, pagu dan informasi lainnya perlu tersusun secara konsisten.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi dasar pengaturan SIPD sebagai sistem informasi pemerintahan daerah yang terhubung dan digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi pemerintahan daerah.

Dalam implementasinya, SIPD menjadi instrumen penting dalam penyusunan dan fasilitasi RKPD. Kemendagri pada fasilitasi RKPD beberapa provinsi pada 2026 menekankan pemanfaatan SIPD untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan sinkronisasi kebijakan.

Artinya, kualitas data yang dimasukkan ke dalam SIPD-RI sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan sebelum data tersebut diinput.

Jika indikator yang dibuat sejak awal tidak tepat, maka data yang masuk ke sistem juga tidak akan menggambarkan kinerja pembangunan secara optimal.

Memahami Perbedaan Output dan Outcome

Salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi dalam penyusunan indikator adalah menyamakan output dengan outcome.

Padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Output

Output adalah hasil langsung dari suatu aktivitas atau pelaksanaan kegiatan.

Contohnya:

• jumlah dokumen yang disusun;
• jumlah peserta yang dilatih;
• jumlah fasilitas yang dibangun;
• jumlah kilometer jalan yang diperbaiki;
• jumlah layanan yang diberikan;
• jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan.

Output umumnya lebih mudah diukur karena berhubungan langsung dengan produk atau layanan yang dihasilkan.

Outcome

Outcome menggambarkan perubahan atau manfaat yang dihasilkan setelah output dimanfaatkan.

Contohnya:

• meningkatnya kompetensi aparatur;
• meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan;
• meningkatnya kualitas pelayanan publik;
• menurunnya waktu tempuh;
• meningkatnya produktivitas;
• meningkatnya kepatuhan;
• meningkatnya kualitas lingkungan.

Outcome membutuhkan analisis yang lebih mendalam karena perubahan tersebut tidak selalu terjadi secara langsung setelah kegiatan selesai.

Mengapa Indikator Tidak Boleh Sekadar Mengukur Aktivitas?

Bayangkan sebuah pemerintah daerah memiliki program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Indikator yang dibuat:

Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan.

Indikator tersebut memang dapat menunjukkan apakah kegiatan dilaksanakan.

Namun, indikator tersebut belum menjawab apakah sosialisasi memberikan perubahan.

Indikator yang lebih berorientasi pada hasil dapat diarahkan untuk mengukur perubahan pengetahuan, cakupan layanan, kepatuhan terhadap standar, atau indikator lain yang sesuai dengan tujuan program.

Bukan berarti indikator output tidak diperlukan.

Output tetap penting.

Namun, output perlu ditempatkan dalam rantai kinerja yang jelas sehingga dapat diketahui bagaimana output tersebut berkontribusi terhadap outcome.

Rantai Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Hubungan antarlevel kinerja dapat digambarkan secara sederhana:

Tujuan → Sasaran → Program → Kegiatan → Subkegiatan → Output → Outcome

Dalam praktiknya, hubungan tersebut perlu disesuaikan dengan struktur dokumen dan ketentuan perencanaan yang berlaku.

Yang paling penting adalah adanya hubungan logis.

Contohnya:

Masalah: kualitas layanan administrasi kependudukan belum optimal.

Program: peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Kegiatan: penguatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Subkegiatan: peningkatan kapasitas petugas pelayanan.

Output: petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas.

Outcome: meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan rantai tersebut, pelaksanaan subkegiatan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mencapai hasil yang lebih besar.

Karakteristik Indikator Kinerja yang Baik

Indikator kinerja sebaiknya memenuhi beberapa karakteristik.

Spesifik

Indikator harus jelas dan tidak menimbulkan banyak tafsir.

Terukur

Indikator harus memungkinkan dilakukan pengukuran dengan metode yang jelas.

Relevan

Indikator harus memiliki hubungan dengan tujuan, sasaran atau kinerja yang hendak dicapai.

Memiliki definisi operasional

Pemerintah daerah perlu memahami secara jelas apa yang dihitung, siapa sumber datanya, bagaimana rumusnya dan kapan pengukurannya dilakukan.

Memiliki sumber data

Indikator harus memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Memiliki baseline

Jika memungkinkan, indikator perlu memiliki data awal sehingga perubahan dapat diukur.

Memiliki target

Target harus menunjukkan kondisi yang hendak dicapai dalam periode tertentu.

Pentingnya Definisi Operasional Indikator

Indikator yang sama dapat menghasilkan interpretasi berbeda jika tidak memiliki definisi operasional yang jelas.

Misalnya indikator:

Persentase pelayanan tepat waktu.

Pertanyaannya:

• Apa yang dimaksud tepat waktu?
• Berapa batas waktunya?
• Apa yang menjadi denominator?
• Apakah seluruh layanan dihitung?
• Apa sumber datanya?
• Bagaimana jika data tidak lengkap?
• Berapa periode pengukurannya?

Tanpa definisi operasional, indikator dapat sulit digunakan untuk evaluasi.

Kemendagri sebelumnya telah menyoroti adanya perbedaan penafsiran kinerja dan indikator antar daerah pada sejumlah subkegiatan. Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga menekankan pentingnya definisi operasional untuk meminimalkan multitafsir indikator.

Cara Menyusun Indikator Kinerja Program

Penyusunan indikator program perlu dimulai dari hasil yang ingin dicapai.

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan:

1. Apa masalah pembangunan yang hendak diselesaikan?
2. Apa sasaran yang ingin dicapai?
3. Apa perubahan yang diharapkan?
4. Siapa penerima manfaat?
5. Bagaimana perubahan tersebut dapat diukur?
6. Apa sumber datanya?
7. Berapa baseline-nya?
8. Berapa targetnya?

Sebagai contoh:

Komponen	Contoh
Masalah	Kualitas layanan dasar belum optimal
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan
Program	Program peningkatan pelayanan
Outcome	Meningkatnya kualitas layanan
Indikator	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan sesuai standar
Baseline	Kondisi awal tahun sebelumnya
Target	Target tahunan
Sumber data	Sistem pelayanan/survei/evaluasi

Contoh tersebut perlu disesuaikan dengan urusan pemerintahan dan struktur nomenklatur yang berlaku.

Cara Menyusun Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan berada pada level yang lebih operasional dibandingkan program.

Indikator kegiatan perlu menunjukkan hasil langsung yang dihasilkan kegiatan sekaligus keterkaitannya dengan program.

Misalnya program bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan dapat berupa penguatan pelayanan kesehatan.

Indikator kegiatan tidak cukup hanya berupa:

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator dapat diarahkan pada kualitas atau cakupan hasil kegiatan, sepanjang sesuai dengan substansi kegiatan dan ketentuan indikator yang berlaku.

Cara Menyusun Indikator Kinerja Subkegiatan

Subkegiatan merupakan level yang sangat dekat dengan pelaksanaan.

Karena itu, indikator subkegiatan perlu memiliki hubungan langsung dengan output yang dihasilkan.

Contohnya:

Subkegiatan: pelaksanaan pelatihan tenaga pelayanan.

Output: jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti pelatihan.

Namun, indikator subkegiatan tersebut sebaiknya tidak dipaksa menjadi outcome jika substansi subkegiatan memang menghasilkan output.

Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa output tersebut mempunyai hubungan yang jelas dengan indikator kegiatan dan outcome program.

Hal inilah yang sering membutuhkan pemahaman lebih mendalam dalam penyusunan indikator.

Contoh Penyusunan Indikator Berbasis Outcome

Berikut contoh sederhana:

Level	Rumusan	Indikator
Program	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan
Kegiatan	Penguatan penyelenggaraan pelayanan	Persentase unit layanan yang memenuhi standar
Subkegiatan	Peningkatan kapasitas petugas	Jumlah/persentase petugas yang memenuhi kompetensi
Outcome	Pelayanan publik semakin berkualitas	Tingkat kepuasan/kualitas layanan sesuai ukuran yang ditetapkan

Contoh tersebut bersifat ilustratif.

Rumusan final harus mengikuti urusan, nomenklatur, indikator yang tersedia, kewenangan pemerintah daerah, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Contoh Kasus Nyata: Evaluasi RKPD Menunjukkan Kesenjangan Kinerja

Pentingnya indikator outcome bukan hanya konsep.

Dalam fasilitasi RKPD DKI Jakarta Tahun 2027, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025. Data tersebut menunjukkan capaian kinerja program sebesar 72,47 persen, capaian kinerja subkegiatan sebesar 95,29 persen, sementara tingkat keterisian indikator outcome program sebesar 73,85 persen.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan subkegiatan belum otomatis berarti kualitas pengukuran outcome sudah optimal.

Hal serupa terlihat dalam fasilitasi RKPD Provinsi Banten. Kemendagri mencatat capaian kinerja program sebesar 48,99 persen dan capaian kinerja subkegiatan sebesar 83,73 persen, sementara keterisian indikator outcome program sebesar 69,23 persen. Kemendagri menyebut adanya kesenjangan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil pembangunan.

Data tersebut bukan berarti seluruh permasalahan kinerja disebabkan oleh indikator.

Namun, data tersebut memperlihatkan mengapa kualitas indikator dan pengukuran outcome menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan daerah.

Contoh Kasus di Bidang Infrastruktur

Misalnya pemerintah daerah melaksanakan program peningkatan jalan.

Jika hanya menggunakan indikator:

Panjang jalan yang dibangun dalam kilometer.

Maka pemerintah dapat mengetahui berapa kilometer jalan yang selesai.

Namun, pemerintah belum mengetahui secara langsung apakah pembangunan tersebut menghasilkan manfaat yang diharapkan.

Untuk memperkuat pendekatan outcome, dapat dipertimbangkan indikator yang menggambarkan:

• peningkatan aksesibilitas;
• perubahan waktu tempuh;
• peningkatan konektivitas;
• peningkatan kondisi pelayanan jalan;
• atau manfaat lain yang sesuai dengan tujuan program.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui berapa yang dibangun, tetapi juga apa perubahan yang terjadi.

Contoh Kasus di Bidang Pendidikan

Misalnya terdapat program peningkatan kualitas pendidikan.

Subkegiatan berupa pelatihan guru menghasilkan output berupa jumlah guru yang mengikuti pelatihan.

Namun tujuan program lebih besar daripada sekadar jumlah peserta.

Outcome dapat berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru atau kualitas pembelajaran sesuai indikator yang digunakan pemerintah daerah.

Rantai kinerja dapat digambarkan:

Pelatihan guru → guru mengikuti pelatihan → kompetensi meningkat → kualitas pembelajaran meningkat → hasil pendidikan membaik.

Tidak semua perubahan tersebut dapat diatribusikan sepenuhnya kepada satu subkegiatan.

Karena itu, indikator harus disusun dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi outcome.

Contoh Kasus di Bidang Kesehatan

Misalnya pemerintah daerah menjalankan program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator output dapat berupa:

• jumlah fasilitas pelayanan yang mendapatkan dukungan;
• jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan;
• jumlah layanan yang diberikan.

Sementara indikator outcome dapat diarahkan pada perubahan kualitas atau cakupan pelayanan yang relevan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan sebab akibatnya.

Tidak tepat jika satu kegiatan kecil langsung diklaim sebagai penyebab tunggal perubahan indikator makro.

Hubungan Indikator dengan Penganggaran

Indikator kinerja juga memiliki hubungan dengan penganggaran.

Anggaran seharusnya mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Karena itu, penyusunan indikator perlu dilakukan sebelum pembahasan anggaran terlalu jauh.

Pertanyaan yang dapat digunakan:

• Berapa anggaran yang diperlukan?
• Output apa yang akan dihasilkan?
• Outcome apa yang didukung?
• Apakah target sebanding dengan sumber daya?
• Apakah terdapat indikator yang tidak relevan?
• Apakah terdapat kegiatan dengan anggaran besar tetapi kontribusi terhadap sasaran belum jelas?

Pendekatan tersebut membantu pemerintah daerah menghubungkan uang yang dibelanjakan dengan hasil pembangunan.

Indikator Kinerja dan Evaluasi SIPD-RI

Data indikator tidak berhenti setelah dokumen perencanaan ditetapkan.

Indikator digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi.

Kemendagri dalam fasilitasi RKPD 2027 beberapa daerah menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi pada aplikasi e-Dalev SIPD untuk melihat antara lain capaian kinerja program dan subkegiatan.

Artinya, kualitas indikator akan memengaruhi kualitas evaluasi.

Jika indikator tidak jelas, evaluasi juga akan sulit menghasilkan informasi yang berguna.

Kesalahan Umum dalam Penyusunan Indikator

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari antara lain:

Indikator terlalu umum

Contoh:

Meningkatnya pelayanan.

Indikator tersebut belum menunjukkan apa yang dimaksud dengan meningkat.

Hanya menggunakan indikator jumlah kegiatan

Jumlah kegiatan menunjukkan aktivitas, tetapi belum tentu menunjukkan hasil.

Tidak ada baseline

Tanpa baseline, sulit mengetahui perubahan dari kondisi awal.

Target tidak realistis

Target harus mempertimbangkan data, kapasitas, anggaran, kondisi awal dan faktor eksternal.

Sumber data tidak jelas

Jika sumber data tidak jelas, hasil pengukuran dapat sulit diverifikasi.

Indikator tidak konsisten antar dokumen

Indikator pada Renstra, Renja dan RKPD perlu memiliki hubungan yang jelas.

Memaksakan semua indikator menjadi outcome

Tidak semua indikator pada level subkegiatan harus menjadi outcome. Level kinerja perlu dipahami secara hierarkis.

Strategi Meningkatkan Kualitas Indikator Kinerja

Pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa langkah berikut.

Melakukan inventarisasi indikator

Kumpulkan seluruh indikator yang digunakan perangkat daerah.

Mengidentifikasi indikator yang bermasalah

Pisahkan indikator yang terlalu umum, tidak terukur, tidak memiliki sumber data atau tidak relevan.

Menyusun definisi operasional

Tetapkan definisi, rumus, sumber data, periode pengukuran dan penanggung jawab.

Memeriksa hubungan antarlevel

Pastikan indikator subkegiatan mendukung kegiatan, kegiatan mendukung program, dan program mendukung sasaran pembangunan.

Memeriksa baseline

Gunakan data historis yang tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menetapkan target berbasis data

Target jangan hanya dibuat berdasarkan perkiraan.

Melakukan validasi lintas perangkat daerah

Indikator yang bersifat lintas sektor perlu dibahas bersama agar tidak terjadi perbedaan definisi.

Checklist Penyusunan Indikator Kinerja

Pertanyaan Pemeriksaan	Ya/Tidak
Apakah indikator sesuai tujuan?	☐
Apakah indikator spesifik?	☐
Apakah indikator dapat diukur?	☐
Apakah definisi operasional tersedia?	☐
Apakah sumber data jelas?	☐
Apakah baseline tersedia?	☐
Apakah target tersedia?	☐
Apakah target realistis?	☐
Apakah indikator relevan dengan program?	☐
Apakah indikator kegiatan mendukung program?	☐
Apakah indikator subkegiatan menggambarkan output?	☐
Apakah hubungan output dan outcome jelas?	☐
Apakah indikator konsisten dengan dokumen perencanaan?	☐
Apakah indikator dapat dievaluasi melalui data SIPD-RI?	☐

Peran Bappeda dalam Penyusunan Indikator

Bappeda atau perangkat daerah yang menangani fungsi perencanaan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi indikator lintas perangkat daerah.

Beberapa peran tersebut meliputi:

• memberikan pedoman penyusunan indikator;
• melakukan koordinasi dengan perangkat daerah;
• melakukan review terhadap indikator;
• memeriksa keterkaitan indikator dengan sasaran;
• mengawal konsistensi RKPD;
• melakukan sinkronisasi dengan Renstra dan Renja;
• memfasilitasi penyelesaian perbedaan definisi;
• serta mengawal evaluasi kinerja pembangunan.

Dalam fasilitasi RKPD 2027, Kemendagri menekankan konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan berbasis SIPD.

Peran Perangkat Daerah

Perangkat daerah memiliki pemahaman paling dekat dengan substansi layanan atau urusan yang ditangani.

Karena itu, perangkat daerah perlu memastikan bahwa indikator:

• sesuai tugas dan fungsi;
• dapat diukur;
• memiliki sumber data;
• memiliki target;
• dapat dipantau;
• relevan dengan kebutuhan masyarakat;
• dan mendukung sasaran pembangunan.

Bappeda tidak dapat menyusun seluruh indikator sendirian tanpa dukungan perangkat daerah.

Diperlukan kolaborasi antara perencana dan pemilik data sektoral.

Peran Operator SIPD-RI

Operator SIPD-RI memiliki tanggung jawab teknis dalam memasukkan data yang telah disepakati.

Namun operator tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan substansi indikator.

Penyusunan indikator membutuhkan keputusan substantif dari tim perencana dan perangkat daerah.

Operator kemudian memastikan data tersebut dimasukkan secara tepat sesuai struktur sistem.

Dengan pembagian peran yang jelas, risiko kesalahan input dapat dikurangi.

Mengapa Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Diperlukan?

Penyusunan indikator kinerja membutuhkan kombinasi antara pemahaman regulasi, konsep manajemen kinerja, substansi urusan pemerintahan, data dan penggunaan SIPD-RI.

Kesalahan dalam salah satu aspek dapat memengaruhi kualitas keseluruhan perencanaan.

Bimtek dapat menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman antara:

• Bappeda;
• perangkat daerah;
• pejabat perencana;
• pejabat fungsional;
• admin SIPD;
• operator SIPD;
• pengelola program;
• pengelola data;
• serta unsur lain yang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi.

Materi juga dapat diarahkan pada studi kasus sehingga peserta tidak hanya memahami teori.

Materi yang Dapat Dibahas dalam Bimtek

Materi kegiatan dapat meliputi:

• kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
• konsep indikator kinerja;
• konsep output, outcome dan impact;
• prinsip perencanaan berbasis hasil;
• hubungan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan;
• penyusunan indikator program;
• penyusunan indikator kegiatan;
• penyusunan indikator subkegiatan;
• penyusunan baseline;
• penyusunan target;
• definisi operasional indikator;
• sumber dan validasi data;
• pemetaan indikator dalam dokumen perencanaan;
• implementasi indikator dalam SIPD-RI;
• evaluasi kinerja;
• identifikasi kesalahan indikator;
• studi kasus perangkat daerah;
• serta praktik penyusunan indikator berbasis outcome.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek?

Kegiatan ini relevan bagi:

• Bappeda/Bapperida;
• perangkat daerah;
• Sekretariat Daerah;
• pejabat perencana;
• pejabat fungsional perencana;
• kepala bidang perencanaan;
• kepala subbagian perencanaan;
• admin SIPD-RI;
• operator SIPD-RI;
• pengelola program;
• pengelola data;
• tim penyusun RKPD;
• tim penyusun Renstra;
• tim penyusun Renja;
• serta ASN yang menangani perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Manfaat Mengikuti Bimtek

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami konsep indikator kinerja berbasis outcome.
2. Membedakan output, outcome dan impact.
3. Memahami hubungan program, kegiatan dan subkegiatan.
4. Menyusun indikator yang relevan dengan sasaran pembangunan.
5. Menyusun indikator berdasarkan data.
6. Menetapkan baseline dan target.
7. Menyusun definisi operasional indikator.
8. Menentukan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Mengidentifikasi indikator yang belum berkualitas.
10. Meningkatkan konsistensi indikator dalam dokumen perencanaan.
11. Memahami keterkaitan indikator dengan SIPD-RI.
12. Mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Hubungan Bimtek dengan Penyusunan RKPD

RKPD merupakan salah satu dokumen penting dalam siklus pembangunan tahunan.

Karena itu, indikator yang dimuat dalam RKPD perlu mampu menggambarkan kinerja pembangunan yang hendak dicapai.

Kemendagri dalam fasilitasi RKPD 2027 menekankan bahwa SIPD digunakan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan.

Dengan demikian, penguatan kapasitas penyusunan indikator dapat membantu pemerintah daerah menyiapkan dokumen yang lebih konsisten sejak tahap perencanaan.

Hubungan Bimtek dengan Evaluasi Pembangunan

Perencanaan dan evaluasi tidak dapat dipisahkan.

Jika indikator dirancang dengan baik, pemerintah daerah dapat lebih mudah menjawab:

• Apakah target tercapai?
• Seberapa besar realisasi?
• Apa penyebab target tidak tercapai?
• Apakah anggaran sudah digunakan secara efektif?
• Apakah output menghasilkan outcome?
• Apakah diperlukan perubahan kebijakan?
• Apa yang perlu diperbaiki pada tahun berikutnya?

Inilah salah satu alasan mengapa indikator kinerja perlu dirancang sejak awal, bukan baru dipikirkan ketika proses evaluasi dimulai.

Membangun Budaya Perencanaan Berbasis Hasil

Perencanaan berbasis outcome pada akhirnya bukan hanya persoalan mengisi indikator.

Dibutuhkan perubahan cara berpikir.

Pertanyaan utama bukan lagi:

“Kegiatan apa yang akan dilakukan?”

tetapi juga:

“Perubahan apa yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut?”

Selanjutnya:

“Bagaimana perubahan itu akan diukur?”

Dan:

“Bagaimana kita mengetahui bahwa anggaran yang digunakan benar-benar berkontribusi terhadap hasil pembangunan?”

Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah daerah menghubungkan proses perencanaan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Berbasis Outcome dalam SIPD-RI menjadi relevan bagi pemerintah daerah yang ingin memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Indikator kinerja bukan sekadar elemen administratif dalam dokumen perencanaan. Indikator merupakan instrumen untuk mengukur apakah program, kegiatan dan subkegiatan menghasilkan kinerja yang diharapkan.

Perbedaan antara output dan outcome perlu dipahami dengan baik. Output menunjukkan hasil langsung dari suatu kegiatan, sedangkan outcome menunjukkan perubahan atau manfaat yang diharapkan dari hasil tersebut.

Kemendagri juga telah menyoroti pentingnya penguatan indikator outcome. Dalam fasilitasi RKPD sejumlah daerah pada 2026, hasil evaluasi menunjukkan adanya variasi antara capaian kinerja program, capaian subkegiatan dan keterisian indikator outcome.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kemampuan dalam menyusun indikator yang spesifik, terukur, relevan, memiliki definisi operasional, sumber data, baseline dan target.

SIPD-RI kemudian menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi data dan dokumen perencanaan. Pemanfaatan SIPD dalam fasilitasi RKPD juga terus ditekankan oleh Kemendagri sebagai instrumen untuk mendukung konsistensi perencanaan dan sinkronisasi kebijakan.

Dengan SDM yang memahami indikator berbasis outcome, pemerintah daerah dapat membangun proses perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga pada hasil pembangunan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

FAQ Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis Outcome

Apa yang dimaksud indikator kinerja berbasis outcome?

Indikator kinerja berbasis outcome adalah ukuran yang digunakan untuk melihat perubahan atau hasil yang ingin dicapai setelah suatu program, kegiatan atau intervensi pembangunan dilaksanakan. Outcome berbeda dengan output yang lebih menggambarkan hasil langsung dari suatu aktivitas.

Apa perbedaan indikator program, kegiatan dan subkegiatan?

Indikator program umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja pada level program dan kontribusinya terhadap sasaran. Indikator kegiatan menggambarkan hasil kegiatan, sedangkan indikator subkegiatan umumnya lebih dekat dengan output langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan subkegiatan.

Apakah semua indikator harus berupa outcome?

Tidak. Setiap level kinerja memiliki fungsi yang berbeda. Output tetap diperlukan untuk mengukur hasil langsung suatu kegiatan atau subkegiatan. Yang penting adalah adanya hubungan logis antara output, kegiatan, program dan outcome.

Apa hubungan indikator kinerja dengan SIPD-RI?

Indikator kinerja merupakan bagian dari informasi perencanaan dan evaluasi yang perlu dikelola secara konsisten dalam sistem. SIPD digunakan untuk mendukung pengelolaan informasi pemerintahan daerah, termasuk proses perencanaan dan fasilitasi pembangunan daerah.

Mengapa definisi operasional indikator penting?

Definisi operasional membantu memastikan bahwa indikator dipahami dengan cara yang sama. Definisi tersebut dapat menjelaskan apa yang diukur, rumus pengukuran, sumber data, periode pengukuran dan pihak yang bertanggung jawab. Kemendagri sebelumnya menekankan pentingnya definisi operasional untuk meminimalkan multitafsir indikator.

Siapa yang sebaiknya mengikuti Bimtek?

Bimtek dapat diikuti oleh Bappeda/Bapperida, perangkat daerah, pejabat perencana, pejabat fungsional perencana, admin SIPD-RI, operator SIPD-RI, pengelola program, pengelola data, serta ASN yang menangani perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Apa manfaat Bimtek bagi pemerintah daerah?

Bimtek dapat membantu menyamakan pemahaman mengenai indikator kinerja, memperbaiki kualitas rumusan indikator, memperjelas hubungan output dan outcome, menyusun baseline serta target, dan meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan data yang dikelola melalui SIPD-RI.

Daftar sekarang dan jadwalkan pelatihan terbaik untuk instansi Anda!

📱 WhatsApp / Telp: 0823-6439-7553
📧 Email: info@bimtekpemda.com
🌐 Website: www.bimtekpemda.com