Peran OSS dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah

Daya saing investasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tinggi daya saing suatu daerah, semakin besar pula peluang untuk menarik investor. Namun, birokrasi yang rumit dan tidak transparan sering menjadi penghambat masuknya investasi.

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan terintegrasi berbasis risiko. Melalui OSS, proses perizinan usaha kini lebih sederhana, cepat, dan transparan. Artikel ini membahas bagaimana OSS berperan penting dalam meningkatkan daya saing investasi daerah, termasuk manfaat, tantangan, strategi implementasi, hingga peran pemerintah daerah.

Memahami Konsep OSS

OSS adalah sistem perizinan berusaha secara elektronik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Sejak diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat dengan PP No. 5 Tahun 2021, OSS telah menjadi platform utama dalam penerbitan izin usaha berbasis risiko.

Sistem OSS dirancang untuk:

• Memangkas birokrasi perizinan.

• Memberikan kepastian hukum kepada investor.

• Mengintegrasikan perizinan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

• Mendukung transformasi digital tata kelola investasi.

Kategori Risiko dalam OSS

OSS menerapkan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA). Artinya, tingkat izin ditentukan berdasarkan potensi risiko dari kegiatan usaha.

Pendekatan ini memudahkan pelaku UMKM yang hanya perlu mengurus NIB tanpa proses rumit.

Manfaat OSS dalam Meningkatkan Investasi Daerah

Penggunaan OSS memberikan dampak positif signifikan terhadap iklim investasi di daerah.

1. Efisiensi Proses Perizinan

Sebelumnya, izin usaha dapat memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dengan OSS, proses bisa dipangkas hanya dalam hitungan jam hingga beberapa hari.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap izin tercatat secara elektronik sehingga mengurangi potensi pungutan liar. Investor pun merasa lebih aman.

3. Kepastian Hukum

OSS dilandasi regulasi resmi pemerintah pusat sehingga memberi kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha.

4. Dukungan terhadap UMKM

OSS mempermudah UMKM memperoleh izin usaha resmi, sehingga mereka dapat mengakses pembiayaan dari perbankan.

5. Peningkatan Daya Saing Daerah

Daerah yang menerapkan OSS dengan baik akan lebih menarik di mata investor karena layanan yang cepat dan efisien.

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi OSS

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan OSS. Beberapa peran utama antara lain:

• Fasilitator: menyediakan helpdesk atau pusat layanan OSS di DPMPTSP.

• Pengawas: memastikan kegiatan usaha sesuai standar risiko.

• Penghubung: menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dengan kementerian/lembaga pusat.

• Pelapor: menyampaikan data izin usaha ke sistem pusat secara berkala.

Dengan peran aktif ini, pemda dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Strategi Mengoptimalkan OSS di Daerah

Agar OSS dapat benar-benar meningkatkan daya saing investasi, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM
   Melatih aparatur daerah agar terbiasa dengan penggunaan OSS.

2. Peningkatan Infrastruktur Digital
   Menyediakan jaringan internet yang stabil, terutama di daerah terpencil.

3. Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha
   Mengadakan workshop, bimtek, dan edukasi tentang manfaat OSS.

4. Kolaborasi dengan Swasta
   Menggandeng asosiasi usaha dan perbankan untuk mendukung implementasi OSS.

5. Integrasi dengan Aplikasi Daerah
   Menghubungkan OSS dengan sistem informasi daerah agar lebih efisien.

Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah OSS

Studi Kasus: Implementasi OSS di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan realisasi investasi setelah mengoptimalkan OSS. Menurut data BKPM, pada tahun pertama implementasi OSS-RBA, investasi di Jawa Tengah meningkat lebih dari 15%. Faktor keberhasilan ini antara lain:

• Pusat layanan OSS di setiap kabupaten/kota.

• Pendampingan UMKM dalam registrasi OSS.

• Pemantauan izin usaha melalui dashboard digital.

Keterkaitan dengan Bimtek OSS 2025

Untuk mengoptimalkan penerapan OSS, pemerintah daerah sangat dianjurkan mengikuti Bimtek OSS 2025: Strategi Efektif Pengelolaan Perizinan Berbasis Online Single Submission.

Dalam bimtek ini, peserta akan mendapatkan:

• Pemahaman teknis penggunaan OSS.

• Strategi pendampingan pelaku usaha.

• Cara mengatasi kendala implementasi di daerah.

Regulasi yang Mendukung OSS

OSS memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:

• PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

• PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

• Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui Kementerian Investasi/BKPM.

FAQ

1. Apa itu OSS dan manfaatnya?
OSS adalah sistem perizinan usaha terintegrasi yang memudahkan investor mendapatkan izin dengan cepat, transparan, dan berbasis risiko.

2. Apakah OSS hanya untuk usaha besar?
Tidak, OSS berlaku untuk semua jenis usaha, termasuk UMKM.

3. Apa peran pemerintah daerah dalam OSS?
Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, pengawas, penghubung, dan pelapor data izin usaha.

4. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas OSS di daerah?
Dengan melatih SDM, meningkatkan infrastruktur digital, sosialisasi intensif, serta integrasi OSS dengan sistem daerah.

Penutup

OSS telah membawa perubahan besar dalam dunia investasi Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Dengan penerapan sistem perizinan berbasis risiko, OSS memberikan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum yang meningkatkan daya saing investasi.

Peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung implementasi OSS agar benar-benar berdampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Ikuti pelatihan dan pendampingan profesional untuk mengoptimalkan pemanfaatan OSS di daerah Anda, wujudkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berdaya saing tinggi.