Strategi Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bukan lagi sekadar kebijakan afirmatif, melainkan telah menjadi strategi nasional untuk memperkuat struktur industri dalam negeri, meningkatkan daya saing nasional, serta menjaga kedaulatan ekonomi. Memasuki tahun 2026, kebijakan TKDN semakin diperkuat melalui berbagai regulasi, pengawasan, dan integrasi sistem pengadaan secara elektronik.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis karena menyerap anggaran negara dan daerah dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, pemerintah menjadikan pengadaan sebagai instrumen utama dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dituntut tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menerapkan TKDN secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Artikel ini membahas strategi penerapan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2026 secara komprehensif, mulai dari landasan regulasi, tantangan implementasi, hingga langkah teknis yang dapat diterapkan oleh pejabat pengadaan, PPK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Konsep Dasar TKDN dan Relevansinya dalam Pengadaan Pemerintah

TKDN merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa yang dihitung berdasarkan komponen produksi dalam negeri. Nilai TKDN dinyatakan dalam persentase dan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan produk untuk diprioritaskan dalam pengadaan pemerintah.

Dalam konteks pengadaan pemerintah, TKDN memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

• Melindungi dan mendorong pertumbuhan industri nasional

• Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor

• Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri

• Mengoptimalkan belanja pemerintah agar berdampak langsung pada perekonomian nasional

Seiring perkembangan kebijakan, TKDN tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dikombinasikan dengan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) serta integrasi sistem e-katalog dan e-purchasing.

Landasan Regulasi Penerapan TKDN Tahun 2026

Penerapan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2026 didukung oleh berbagai regulasi yang saling terkait. Beberapa regulasi kunci yang menjadi acuan utama meliputi:

Regulasi tersebut menegaskan bahwa produk dengan nilai TKDN dan BMP tertentu wajib diprioritaskan sepanjang tersedia dan memenuhi spesifikasi teknis.

Untuk referensi resmi kebijakan dan penghitungan TKDN, dapat mengacu pada situs Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Strategi Perencanaan Pengadaan Berbasis TKDN

Keberhasilan penerapan TKDN tidak dimulai pada tahap pemilihan penyedia, melainkan sejak tahap perencanaan pengadaan. Strategi perencanaan yang baik akan meminimalkan risiko gagal tender dan temuan audit.

Beberapa strategi penting dalam perencanaan pengadaan berbasis TKDN meliputi:

• Identifikasi dini produk bersertifikat TKDN melalui e-Katalog

• Penyusunan spesifikasi teknis yang tidak diskriminatif terhadap produk dalam negeri

• Penetapan HPS yang realistis sesuai harga pasar produk TKDN

• Konsolidasi kebutuhan untuk meningkatkan daya beli produk dalam negeri

Perencanaan yang matang juga membantu OPD dan K/L memastikan bahwa target P3DN dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja layanan publik.

Implementasi TKDN pada Tahap Pemilihan Penyedia

Pada tahap pemilihan penyedia, penerapan TKDN harus dilakukan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memasukkan syarat TKDN tanpa dasar regulasi atau tidak melakukan verifikasi dokumen pendukung.

Langkah implementatif yang dapat diterapkan antara lain:

1. Memastikan penyedia melampirkan sertifikat TKDN yang masih berlaku

2. Memverifikasi kesesuaian nilai TKDN dengan produk yang ditawarkan

3. Mengutamakan produk dengan TKDN dan BMP tertinggi jika terdapat beberapa pilihan

4. Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi sebagai bagian dari akuntabilitas

Sistem pengadaan elektronik yang dikelola LKPP juga telah mendukung penyaringan produk berdasarkan nilai TKDN.

Informasi teknis pengadaan berbasis sistem elektronik dapat diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tantangan Penerapan TKDN di Lapangan

Meskipun regulasi sudah jelas, penerapan TKDN di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dan instansi pusat antara lain:

• Keterbatasan ketersediaan produk TKDN untuk kebutuhan tertentu

• Kurangnya pemahaman teknis pejabat pengadaan terkait verifikasi TKDN

• Perbedaan interpretasi regulasi antar instansi

• Kekhawatiran terhadap kualitas produk dalam negeri

Tantangan tersebut perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM, pembinaan industri, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Peran SDM Pengadaan dalam Keberhasilan TKDN

Sumber daya manusia pengadaan memiliki peran kunci dalam keberhasilan penerapan TKDN. PPK, pejabat pengadaan, dan Pokja Pemilihan dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam praktik pengadaan yang efektif.

Kompetensi yang dibutuhkan antara lain:

• Pemahaman regulasi TKDN dan P3DN terkini

• Kemampuan menyusun spesifikasi teknis yang tepat

• Kecakapan menggunakan sistem e-katalog dan e-purchasing

• Kemampuan mitigasi risiko hukum dan audit

Peningkatan kompetensi ini umumnya dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan nasional yang terstruktur dan aplikatif, seperti yang dibahas dalam artikel pilar
<a href=”#” title=”Bimtek Nasional TKDN 2026: Strategi Wajib & Implementatif Mendukung P3DN”>Bimtek Nasional TKDN 2026: Strategi Wajib & Implementatif Mendukung P3DN</a>.

Integrasi TKDN dengan Sistem Digital Pengadaan

Transformasi digital pengadaan pemerintah turut memperkuat implementasi TKDN. Melalui e-Katalog, nilai TKDN dan BMP produk dapat diakses secara transparan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

Manfaat integrasi digital antara lain:

• Mengurangi risiko manipulasi data TKDN

• Mempercepat proses pengadaan

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

• Memudahkan monitoring capaian P3DN

Ke depan, integrasi data TKDN dengan sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan semakin diperkuat.

Dampak Penerapan TKDN terhadap Perekonomian Nasional

Penerapan TKDN secara konsisten dalam pengadaan pemerintah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Dampak tersebut meliputi:

• Peningkatan utilisasi industri dalam negeri

• Pertumbuhan UMKM dan industri pendukung

• Peningkatan nilai tambah produk lokal

• Penguatan rantai pasok nasional

Dengan belanja pemerintah yang diarahkan pada produk dalam negeri, pengadaan tidak hanya menjadi aktivitas administratif, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi.

FAQ Seputar Strategi TKDN 2026

Apa yang dimaksud strategi penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah?
Strategi penerapan TKDN adalah pendekatan sistematis untuk memastikan produk dalam negeri diprioritaskan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Apakah semua pengadaan wajib menggunakan produk TKDN?
Wajib sepanjang produk dengan TKDN memenuhi spesifikasi teknis, tersedia, dan harganya wajar sesuai ketentuan.

Bagaimana jika produk TKDN belum tersedia?
Pengadaan dapat menggunakan produk non-TKDN dengan tetap mengikuti mekanisme dan justifikasi sesuai regulasi.

Siapa yang bertanggung jawab memastikan penerapan TKDN?
Tanggung jawab melekat pada PA/KPA, PPK, dan pejabat pengadaan sesuai perannya masing-masing.

Penutup: Menuju Pengadaan Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Strategi penerapan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2026 merupakan bagian penting dari transformasi pengadaan nasional. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi regulasi, sistem digital, kesiapan industri, serta kompetensi SDM pengadaan.

Dengan pemahaman yang utuh dan implementasi yang konsisten, TKDN tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga solusi strategis dalam mewujudkan pengadaan yang efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Mengikuti bimbingan teknis nasional TKDN 2026, meningkatkan kapasitas SDM pengadaan, memahami regulasi terkini, dan menerapkan strategi TKDN secara tepat demi mendukung P3DN dan pengadaan pemerintah yang berkelanjutan.