Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Program Kesehatan Daerah dan Puskesmas Berbasis Data dan Indikator Kinerja

Pembangunan kesehatan di tingkat daerah membutuhkan perencanaan yang terarah, terukur, dan mampu menjawab permasalahan kesehatan masyarakat secara nyata. Program kesehatan tidak cukup hanya disusun berdasarkan rutinitas tahunan atau kegiatan yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Setiap program perlu memiliki dasar permasalahan yang jelas, data pendukung yang valid, indikator kinerja yang terukur, target yang realistis, strategi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Program Kesehatan Daerah dan Puskesmas Berbasis Data dan Indikator Kinerja menjadi relevan bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas, pengelola program, maupun perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan kesehatan.

Rencana aksi berfungsi menjembatani antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Dokumen perencanaan yang baik tidak berhenti pada daftar kegiatan, tetapi menjelaskan masalah apa yang hendak diselesaikan, sasaran siapa yang dituju, intervensi apa yang dilakukan, berapa targetnya, siapa penanggung jawabnya, kapan dilaksanakan, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan bagaimana keberhasilannya diukur.

Kebutuhan terhadap pendekatan berbasis data juga semakin kuat. Kementerian Kesehatan pada 2026 menjelaskan bahwa Profil Kesehatan merupakan instrumen penting dalam sistem informasi kesehatan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan kesehatan di tingkat daerah. Ketersediaan data yang akurat, valid, dan tepat waktu disebut sebagai fondasi pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dengan demikian, penyusunan rencana aksi kesehatan perlu menghubungkan data kesehatan dengan prioritas pembangunan, indikator kinerja, target, program, kegiatan, serta penganggaran.

Apa Itu Rencana Aksi Program Kesehatan?

Rencana aksi program kesehatan adalah dokumen atau kerangka kerja yang menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan menjadi serangkaian tindakan yang lebih operasional, terukur, memiliki target, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme evaluasi.

Sederhananya, rencana aksi menjawab pertanyaan:

• Apa masalah kesehatan yang harus diselesaikan?
• Seberapa besar masalah tersebut?
• Siapa kelompok sasaran yang terdampak?
• Apa penyebab masalah?
• Apa target yang ingin dicapai?
• Intervensi apa yang diperlukan?
• Siapa yang bertanggung jawab?
• Kapan kegiatan dilakukan?
• Berapa kebutuhan anggarannya?
• Indikator apa yang digunakan?
• Bagaimana hasilnya akan diukur?

Pendekatan tersebut membuat rencana aksi lebih mudah diterjemahkan menjadi kegiatan nyata.

Perencanaan pembangunan nasional sendiri memiliki landasan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan data dan informasi. Regulasi tersebut tercatat berstatus berlaku.

Mengapa Perencanaan Kesehatan Harus Berbasis Data?

Data menjadi dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara objektif.

Tanpa data, perencanaan berisiko hanya berdasarkan persepsi atau asumsi. Sebaliknya, data memungkinkan pemerintah daerah dan Puskesmas melihat kesenjangan antara kondisi aktual dan target yang ingin dicapai.

Misalnya, sebuah daerah ingin meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu. Sebelum menetapkan kegiatan, perlu diketahui:

• Berapa jumlah sasaran?
• Berapa cakupan pelayanan saat ini?
• Di wilayah mana cakupannya rendah?
• Kelompok masyarakat mana yang belum terjangkau?
• Apa penyebab rendahnya cakupan?
• Apakah masalahnya berkaitan dengan akses?
• Apakah terdapat kekurangan tenaga?
• Apakah sarana pelayanan memadai?
• Apakah terdapat hambatan sosial atau geografis?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan jenis intervensi yang tepat.

Jika masalah utama adalah akses geografis, maka strategi mungkin berbeda dengan kondisi ketika masalah utamanya adalah keterbatasan tenaga kesehatan atau rendahnya pemanfaatan pelayanan.

Sumber Data untuk Penyusunan Rencana Aksi Kesehatan

Data untuk perencanaan kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber.

Sumber Data	Contoh Informasi	Pemanfaatan
Profil Kesehatan	Capaian indikator kesehatan	Analisis situasi
Puskesmas	Data pelayanan dan program	Perencanaan operasional
Rumah Sakit	Data pelayanan dan kasus	Analisis pelayanan
Surveilans	Tren penyakit	Deteksi masalah kesehatan
BPS	Data kependudukan dan sosial	Analisis demografi
Satu Data/Sistem Informasi	Data lintas sektor	Integrasi informasi
Hasil survei	Kondisi dan perilaku masyarakat	Analisis faktor risiko
Evaluasi program	Capaian kegiatan sebelumnya	Perbaikan program
Data keuangan	Realisasi dan kebutuhan anggaran	Perencanaan pembiayaan
Data SDM	Jumlah dan distribusi tenaga	Perencanaan kebutuhan tenaga

Kementerian Kesehatan pada 2026 juga menerbitkan panduan pengelola data untuk penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertujuan memberikan arah dan standar dalam pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data kesehatan.

Peran Profil Kesehatan dalam Perencanaan Program

Profil Kesehatan bukan hanya dokumen statistik tahunan.

Profil Kesehatan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk memahami kondisi kesehatan wilayah dan menyusun prioritas pembangunan kesehatan.

Kementerian Kesehatan menyebut Profil Kesehatan sebagai rujukan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesehatan. Profil Kesehatan Indonesia 2025 juga menghimpun data dari berbagai sumber, termasuk Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, BPS, BPJS, Kementerian Dalam Negeri, serta institusi lainnya.

Artinya, proses perencanaan perlu memanfaatkan data secara lebih komprehensif.

Hubungan Rencana Aksi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana aksi program kesehatan tidak berdiri sendiri.

Perencanaan kesehatan perlu memperhatikan dokumen pembangunan yang lebih luas, termasuk arah pembangunan nasional, pembangunan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, prioritas kesehatan, serta kebutuhan masyarakat.

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas memiliki fungsi dalam koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, tata kelola, ketahanan kesehatan, SDM, dan pembiayaan kesehatan.

Karena itu, rencana aksi Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu diarahkan agar tidak berjalan terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Puskesmas dalam Perencanaan Kesehatan

Puskesmas memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari pelayanan kesehatan primer.

Penyelenggaraan Puskesmas saat ini mengacu antara lain pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang berstatus berlaku dan mencabut beberapa regulasi sebelumnya, termasuk Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

JDIH Kementerian Kesehatan – Permenkes Nomor 19 Tahun 2024

Puskesmas perlu menerjemahkan masalah kesehatan wilayah kerja menjadi program dan kegiatan yang realistis serta dapat diukur hasilnya.

Perbedaan Perencanaan Berbasis Kegiatan dan Berbasis Kinerja

Salah satu hal penting dalam penyusunan rencana aksi adalah membedakan antara perencanaan berbasis kegiatan dengan perencanaan berbasis kinerja.

Berbasis Kegiatan	Berbasis Kinerja
Fokus pada apa yang dilakukan	Fokus pada hasil yang dicapai
Menekankan jumlah kegiatan	Menekankan perubahan/capaian
Contoh: melakukan pelatihan	Contoh: meningkatkan kompetensi petugas
Output menjadi perhatian utama	Outcome dan manfaat menjadi perhatian
Evaluasi berdasarkan pelaksanaan	Evaluasi berdasarkan capaian indikator

Contohnya, kegiatan:

“Melaksanakan pelatihan kader kesehatan.”

merupakan kegiatan.

Sementara:

“Meningkatkan persentase kader yang mampu melakukan deteksi faktor risiko sesuai standar.”

lebih menunjukkan orientasi kinerja.

Perencanaan yang baik perlu menghubungkan keduanya.

Tahapan Penyusunan Rencana Aksi Program Kesehatan

Penyusunan rencana aksi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis.

Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah menentukan permasalahan kesehatan.

Masalah sebaiknya ditulis secara spesifik dan didukung data.

Contoh:

“Cakupan pelayanan tertentu masih berada di bawah target di beberapa wilayah kerja Puskesmas.”

Pernyataan tersebut lebih bermanfaat dibandingkan:

“Pelayanan kesehatan masih kurang optimal.”

Analisis Situasi

Analisis situasi bertujuan memahami kondisi secara lebih mendalam.

Analisis dapat mencakup:

• Kondisi penduduk.
• Kondisi geografis.
• Kondisi sosial ekonomi.
• Kondisi kesehatan.
• Ketersediaan tenaga.
• Ketersediaan sarana.
• Cakupan pelayanan.
• Pembiayaan.
• Akses masyarakat.
• Faktor lingkungan.
• Faktor perilaku.

Menentukan Masalah Prioritas

Tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus.

Karena itu diperlukan prioritas.

Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan antara lain:

• Besarnya masalah.
• Tingkat urgensi.
• Dampak terhadap masyarakat.
• Kesenjangan terhadap target.
• Kemungkinan intervensi.
• Ketersediaan sumber daya.
• Komitmen lintas sektor.
• Potensi keberhasilan.

Menentukan Akar Masalah

Setelah masalah prioritas ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari penyebabnya.

Contoh:

Masalah: cakupan pelayanan rendah.

Kemungkinan penyebab:

• Masyarakat sulit mengakses fasilitas.
• Petugas terbatas.
• Data sasaran belum diperbarui.
• Edukasi belum optimal.
• Koordinasi lintas sektor belum berjalan.
• Ketersediaan sarana belum memadai.

Dengan mengetahui akar masalah, intervensi dapat dibuat lebih tepat.

Menggunakan Analisis SWOT dalam Perencanaan

SWOT dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat kondisi internal dan eksternal.

Faktor	Contoh
Strength	SDM program tersedia
Weakness	Data belum terintegrasi
Opportunity	Dukungan lintas sektor
Threat	Wilayah geografis sulit dijangkau

Hasil analisis dapat digunakan untuk menyusun strategi.

Namun, SWOT sebaiknya tidak menjadi sekadar tabel formal. Hasilnya perlu diterjemahkan menjadi keputusan program.

Menentukan Tujuan Program

Tujuan harus menjelaskan perubahan yang ingin dicapai.

Contoh:

“ Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada kelompok sasaran di wilayah kerja Puskesmas.”

Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi indikator dan target.

Menentukan Indikator Kinerja

Indikator merupakan alat untuk mengukur keberhasilan.

Indikator dapat berbentuk:

• Input.
• Proses.
• Output.
• Outcome.
• Dampak.

Contoh:

Tingkatan	Contoh Indikator
Input	Jumlah tenaga tersedia
Proses	Persentase kegiatan terlaksana
Output	Jumlah sasaran yang menerima pelayanan
Outcome	Persentase cakupan pelayanan meningkat
Dampak	Perubahan status kesehatan masyarakat

Tidak semua program harus memiliki indikator pada seluruh tingkatan, tetapi hubungan antarindikator perlu logis.

Menentukan Target Kinerja

Target menunjukkan tingkat capaian yang ingin dicapai dalam periode tertentu.

Target sebaiknya:

• Berdasarkan baseline.
• Realistis.
• Terukur.
• Memiliki batas waktu.
• Mempertimbangkan sumber daya.
• Selaras dengan target yang lebih tinggi.
• Dapat dipantau.

Contoh:

Indikator	Baseline	Target
Cakupan pelayanan	68%	80%
Kelengkapan laporan	85%	98%
Ketepatan pelaporan	78%	95%
Cakupan skrining	60%	75%

Target tidak seharusnya dibuat hanya karena ingin terlihat tinggi. Target harus memiliki dasar dan strategi pencapaian.

Menggunakan Konsep SMART

Indikator dan target dapat diperiksa menggunakan prinsip SMART:

Specific — jelas.

Measurable — dapat diukur.

Achievable — dapat dicapai.

Relevant — relevan dengan tujuan.

Time-bound — memiliki batas waktu.

Contoh target yang kurang baik:

“ Meningkatkan pelayanan kesehatan.”

Contoh yang lebih terukur:

“ Meningkatkan cakupan pelayanan dari 68% menjadi 80% pada akhir tahun anggaran.”

Menyusun Matriks Rencana Aksi

Matriks rencana aksi membantu menghubungkan masalah, strategi, indikator, target, dan kegiatan.

Contoh:

Masalah	Strategi	Kegiatan	Indikator	Target	Penanggung Jawab
Cakupan rendah	Perluasan akses	Pelayanan luar gedung	Cakupan layanan	80%	Puskesmas
Data sasaran tidak akurat	Pemutakhiran data	Validasi sasaran	Persentase data valid	95%	Pengelola Program
Edukasi belum optimal	Penguatan promosi	Edukasi masyarakat	Jumlah kegiatan	12 kegiatan	Promkes
Koordinasi lemah	Lintas sektor	Pertemuan koordinasi	Jumlah pertemuan	4 kali	Kepala Puskesmas

Matriks seperti ini membuat rencana aksi lebih mudah dipantau.

Menghubungkan Rencana Aksi dengan Anggaran

Rencana aksi yang baik perlu memperhatikan kebutuhan sumber daya.

Setiap kegiatan perlu dianalisis:

• Apa kebutuhan SDM?
• Apa kebutuhan sarana?
• Apa kebutuhan bahan?
• Apa kebutuhan transportasi?
• Apa kebutuhan teknologi?
• Apa kebutuhan pelatihan?
• Berapa estimasi biaya?
• Sumber pembiayaannya dari mana?

Kegiatan yang tidak didukung sumber daya yang memadai akan sulit mencapai target.

Sebaliknya, anggaran juga perlu diarahkan kepada kegiatan yang memiliki kontribusi jelas terhadap pencapaian indikator.

Sinkronisasi Perencanaan Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Salah satu tantangan perencanaan kesehatan adalah terjadinya jarak antara perencanaan tingkat daerah dengan kebutuhan lapangan.

Dinas Kesehatan memiliki gambaran makro, sedangkan Puskesmas memiliki data dan pengalaman langsung di wilayah kerja.

Karena itu diperlukan sinkronisasi.

Alurnya dapat digambarkan:

Data Nasional → Prioritas Nasional → Kebijakan Daerah → Analisis Situasi Daerah → Prioritas Dinas Kesehatan → Rencana Puskesmas → Kegiatan Lapangan → Monitoring → Evaluasi

Kementerian Kesehatan pada 2026 juga menekankan pentingnya perencanaan kesehatan daerah yang didasarkan pada data, kondisi, dan permasalahan kesehatan wilayah, kemudian diterjemahkan menjadi prioritas, intervensi, indikator, target kinerja, serta kebutuhan penganggaran.

Integrasi Data Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Integrasi data penting agar tidak terjadi perbedaan informasi antarunit.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Definisi indikator harus sama.
• Periode pengukuran harus jelas.
• Sumber data harus diketahui.
• Data harus divalidasi.
• Duplikasi harus diminimalkan.
• Mekanisme pelaporan harus jelas.
• Data harus dapat ditelusuri.

Masalah kualitas data dapat memengaruhi perencanaan.

Jika baseline salah, target juga berpotensi salah.

Jika target salah, evaluasi kinerja juga tidak akan menggambarkan kondisi sebenarnya.

Contoh Kasus Nyata: Perencanaan Penurunan Kematian Ibu dan Anak

Contoh nyata dapat dilihat dari kebijakan nasional terkait percepatan penurunan kematian ibu dan anak.

Pada Juli 2026, Bappenas meluncurkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026–2030. Kerangka tersebut menerjemahkan prioritas RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan target SDGs 2030 ke dalam strategi serta intervensi yang lebih operasional di tingkat pusat dan daerah. Dokumen tersebut juga memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator, dan kerangka aksi.

Bappenas melaporkan bahwa angka kematian ibu menurun dari 189 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan data Survei Penduduk 2020 menjadi 144 berdasarkan SUPAS 2025, tetapi masih terdapat disparitas capaian dan kapasitas sistem kesehatan antarwilayah.

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana sebuah persoalan kesehatan diterjemahkan ke dalam:

Masalah → Sasaran → Strategi → Intervensi → Indikator → Target → Rencana Aksi → Monitoring

Di tingkat daerah dan Puskesmas, pendekatan serupa dapat diterapkan dengan menggunakan data lokal.

Misalnya, jika suatu Puskesmas menemukan tingginya risiko keterlambatan pelayanan ibu hamil, rencana aksi tidak cukup berupa “melaksanakan penyuluhan.”

Perlu dianalisis lebih jauh:

• Apakah masalahnya akses?
• Apakah sasaran belum teridentifikasi?
• Apakah rujukan terlambat?
• Apakah tenaga kesehatan terbatas?
• Apakah fasilitas belum memadai?
• Apakah transportasi menjadi hambatan?
• Apakah masyarakat belum memahami tanda bahaya?

Dari analisis tersebut barulah intervensi ditentukan.

Contoh Ilustrasi Rencana Aksi Puskesmas

Sebagai contoh ilustratif, sebuah Puskesmas memiliki cakupan kunjungan pelayanan tertentu sebesar 65%, sedangkan target tahun berjalan adalah 80%.

Setelah dilakukan analisis ditemukan tiga masalah utama:

1. Data sasaran belum diperbarui.
2. Sebagian wilayah sulit dijangkau.
3. Edukasi masyarakat belum konsisten.

Maka rencana aksinya dapat dibuat sebagai berikut:

Masalah	Aksi	Indikator	Target
Data sasaran belum valid	Pemutakhiran data	Data sasaran tervalidasi	95%
Akses sulit	Pelayanan luar gedung	Kegiatan lapangan	12 kali
Edukasi rendah	Promosi kesehatan	Sasaran mendapat edukasi	80%
Monitoring lemah	Review bulanan	Review terlaksana	12 kali

Dari contoh tersebut terlihat bahwa satu indikator utama dapat membutuhkan beberapa strategi.

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

Rencana aksi tidak boleh berhenti setelah dokumen selesai.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai rencana.

Evaluasi digunakan untuk menilai apakah kegiatan menghasilkan capaian yang diharapkan.

Beberapa pertanyaan monitoring:

• Apakah kegiatan sudah dilakukan?
• Apakah jadwal sesuai?
• Apakah anggaran tersedia?
• Apakah sasaran tercapai?
• Apakah terdapat hambatan?
• Apakah output sesuai target?

Pertanyaan evaluasi:

• Apakah indikator tercapai?
• Apakah terjadi perubahan?
• Mengapa target tercapai atau tidak?
• Faktor apa yang memengaruhi?
• Apakah strategi perlu diperbaiki?
• Apa tindak lanjut berikutnya?

Dashboard Kinerja Program Kesehatan

Dashboard sederhana dapat membantu pimpinan melihat status program secara cepat.

Contoh:

Program	Target	Realisasi	Capaian	Status
Program A	80%	75%	93,75%	Perlu perhatian
Program B	90%	92%	102,22%	Tercapai
Program C	85%	60%	70,59%	Perlu intervensi
Program D	95%	94%	98,95%	Mendekati target

Dashboard tidak harus menggunakan aplikasi yang rumit.

Spreadsheet atau sistem informasi yang tersedia dapat digunakan selama definisi indikator, sumber data, dan mekanisme pembaruannya jelas.

Evaluasi Capaian Indikator

Capaian indikator perlu dianalisis, bukan hanya dicatat.

Misalnya target sebesar 80% dan realisasi 72%.

Pertanyaan yang perlu dijawab:

Mengapa baru 72%?

Kemungkinan penyebab:

• Sasaran tidak sesuai.
• Kegiatan terlambat.
• Anggaran terlambat.
• Tenaga kurang.
• Akses sulit.
• Data belum valid.
• Partisipasi masyarakat rendah.
• Koordinasi kurang.

Dari sini, evaluasi menjadi alat perbaikan.

Menghindari Kesalahan dalam Penyusunan Rencana Aksi

Beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain:

Menyalin Program Tahun Sebelumnya

Kegiatan tahun sebelumnya belum tentu masih menjadi prioritas.

Tidak Menggunakan Baseline

Tanpa baseline, target menjadi sulit dipertanggungjawabkan.

Terlalu Banyak Indikator

Terlalu banyak indikator dapat menyulitkan monitoring.

Indikator Tidak Menggambarkan Hasil

Indikator hanya menunjukkan jumlah kegiatan, bukan perubahan yang dicapai.

Target Tidak Realistis

Target yang terlalu tinggi tanpa strategi yang memadai sulit dicapai.

Tidak Ada Penanggung Jawab

Setiap aksi harus memiliki pihak yang bertanggung jawab.

Tidak Ada Jadwal

Rencana tanpa timeline sulit dikendalikan.

Tidak Terhubung dengan Anggaran

Kegiatan tanpa sumber daya akan sulit dilaksanakan.

Strategi Meningkatkan Kualitas Rencana Aksi

Beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Gunakan data terbaru.
2. Validasi baseline.
3. Prioritaskan masalah yang paling penting.
4. Gunakan indikator yang jelas.
5. Tetapkan target realistis.
6. Hubungkan kegiatan dengan hasil.
7. Tentukan penanggung jawab.
8. Tetapkan timeline.
9. Hitung kebutuhan sumber daya.
10. Hubungkan dengan penganggaran.
11. Lakukan monitoring berkala.
12. Gunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki rencana.

Peran Pimpinan dalam Rencana Aksi

Keberhasilan rencana aksi tidak hanya bergantung pada staf perencana.

Pimpinan memiliki peran penting dalam:

• Menetapkan prioritas.
• Mengarahkan sumber daya.
• Memastikan koordinasi.
• Menetapkan penanggung jawab.
• Memantau capaian.
• Mengambil keputusan berdasarkan data.
• Menindaklanjuti hasil evaluasi.

Budaya kerja berbasis data perlu dibangun dari tingkat pimpinan sampai pelaksana.

Peran Pengelola Program

Pengelola program perlu memahami hubungan antara kegiatan dan indikator.

Pengelola program sebaiknya mampu menjawab:

• Apa masalah program?
• Berapa baseline?
• Apa target?
• Apa penyebab masalah?
• Apa strategi?
• Apa kegiatan?
• Siapa sasarannya?
• Berapa kebutuhan sumber daya?
• Bagaimana mengukur keberhasilan?

Kemampuan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa peningkatan kompetensi dalam penyusunan rencana aksi penting dilakukan secara berkala.

Manfaat Bimtek Penyusunan Rencana Aksi

Bimtek dapat membantu peserta:

• Memahami konsep perencanaan berbasis data.
• Mengidentifikasi masalah kesehatan.
• Menganalisis situasi wilayah.
• Menentukan prioritas.
• Menentukan akar masalah.
• Menyusun tujuan program.
• Menentukan indikator.
• Menyusun target.
• Menyusun matriks rencana aksi.
• Menghubungkan kegiatan dengan anggaran.
• Menyusun mekanisme monitoring.
• Melakukan evaluasi.
• Menyusun tindak lanjut.

Pelatihan juga dapat menggunakan data dan kasus dari masing-masing daerah agar hasilnya lebih aplikatif.

Materi Bimtek yang Dapat Dibahas

Materi Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Program Kesehatan Daerah dan Puskesmas Berbasis Data dan Indikator Kinerja dapat meliputi:

1. Kebijakan pembangunan kesehatan.
2. Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
3. Kebijakan penyelenggaraan Puskesmas.
4. Konsep perencanaan kesehatan berbasis data.
5. Penyusunan analisis situasi.
6. Pemanfaatan Profil Kesehatan.
7. Identifikasi masalah kesehatan.
8. Penentuan prioritas.
9. Analisis akar masalah.
10. Penyusunan tujuan dan sasaran.
11. Penyusunan indikator kinerja.
12. Penyusunan baseline dan target.
13. Penyusunan matriks rencana aksi.
14. Penyusunan timeline.
15. Penetapan penanggung jawab.
16. Perencanaan kebutuhan sumber daya.
17. Sinkronisasi program dan kegiatan.
18. Monitoring dan evaluasi.
19. Pengukuran capaian kinerja.
20. Penyusunan rencana tindak lanjut.

Siapa yang Cocok Mengikuti Bimtek?

Bimtek ini dapat ditujukan kepada:

• Kepala Dinas Kesehatan.
• Sekretaris Dinas Kesehatan.
• Kepala Bidang.
• Kepala Puskesmas.
• Kepala Tata Usaha Puskesmas.
• Pengelola program kesehatan.
• Perencana Dinas Kesehatan.
• Pengelola data kesehatan.
• Penanggung jawab program Puskesmas.
• Tim perencanaan dan evaluasi.
• Pengelola mutu.
• Pejabat/staf yang terlibat dalam penyusunan program dan anggaran.

Output yang Diharapkan dari Bimtek

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu menghasilkan:

• Analisis situasi kesehatan.
• Daftar masalah prioritas.
• Analisis akar masalah.
• Sasaran program.
• Indikator kinerja.
• Baseline indikator.
• Target tahunan.
• Matriks rencana aksi.
• Timeline kegiatan.
• Pembagian tanggung jawab.
• Kebutuhan sumber daya.
• Mekanisme monitoring.
• Instrumen evaluasi.
• Rencana tindak lanjut.

Dengan demikian, hasil pelatihan dapat diarahkan agar tidak berhenti pada pemahaman teori.

Contoh Format Matriks Rencana Aksi

Berikut contoh format sederhana yang dapat digunakan:

No.	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Strategi	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sasaran program meningkat	Cakupan pelayanan	65%	80%	Perluasan akses	Pelayanan lapangan	Jan–Des	Puskesmas
2	Data lebih akurat	Validitas data	75%	95%	Pemutakhiran	Validasi data	Triwulan	Pengelola Data
3	Kompetensi petugas meningkat	Kepatuhan standar	70%	90%	Peningkatan kompetensi	Pelatihan	Semester	Kepala Puskesmas
4	Monitoring lebih baik	Review program	6 kali	12 kali	Penguatan evaluasi	Review bulanan	Jan–Des	Tim Program

Format tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan atau Puskesmas.

Checklist Penyusunan Rencana Aksi

Sebelum dokumen ditetapkan, lakukan pemeriksaan berikut:

• Masalah sudah didukung data.

• Data yang digunakan merupakan data terbaru yang tersedia.

• Baseline sudah ditentukan.

• Masalah prioritas sudah ditetapkan.

• Akar masalah sudah dianalisis.

• Tujuan program sudah jelas.

• Sasaran sudah ditentukan.

• Indikator sudah ditentukan.

• Target sudah ditetapkan.

• Strategi sudah disusun.

• Kegiatan mendukung indikator.

• Penanggung jawab sudah ditentukan.

• Timeline sudah tersedia.

• Kebutuhan sumber daya sudah dihitung.

• Kebutuhan anggaran sudah dipertimbangkan.

• Mekanisme monitoring tersedia.

• Mekanisme evaluasi tersedia.

• Rencana tindak lanjut sudah disiapkan.

FAQ Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Program Kesehatan

Apa yang dimaksud dengan rencana aksi program kesehatan?

Rencana aksi program kesehatan adalah dokumen yang menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan menjadi strategi, kegiatan, indikator, target, jadwal, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Mengapa rencana aksi harus berbasis data?

Karena data membantu menunjukkan kondisi nyata, besarnya masalah, kesenjangan terhadap target, serta faktor yang perlu ditangani. Kementerian Kesehatan menempatkan data kesehatan yang akurat, valid, dan tepat waktu sebagai fondasi pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Apa perbedaan rencana aksi dengan daftar kegiatan?

Daftar kegiatan hanya menjelaskan apa yang akan dilakukan. Rencana aksi yang baik menjelaskan hubungan antara masalah, sasaran, strategi, kegiatan, indikator, target, waktu, penanggung jawab, sumber daya, serta hasil yang diharapkan.

Apakah Puskesmas perlu menyusun rencana aksi berbasis indikator?

Ya. Rencana aksi membantu Puskesmas menerjemahkan masalah kesehatan wilayah menjadi program dan kegiatan yang dapat diukur serta dievaluasi. Penyelenggaraan Puskesmas saat ini antara lain mengacu pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.

Apa saja contoh indikator dalam rencana aksi kesehatan?

Indikator dapat berupa indikator input, proses, output, outcome, maupun indikator lain sesuai tujuan program. Contohnya adalah cakupan pelayanan, persentase kelengkapan data, ketepatan waktu pelaporan, jumlah sasaran yang menerima pelayanan, atau indikator mutu tertentu.

Siapa yang dapat mengikuti Bimtek Penyusunan Rencana Aksi?

Bimtek dapat diikuti oleh Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, pengelola program, perencana, pengelola data, tim monitoring dan evaluasi, pengelola mutu, serta pejabat atau staf yang terlibat dalam perencanaan program kesehatan.

Apa manfaat utama mengikuti Bimtek ini?

Peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis situasi, menentukan prioritas masalah, menyusun indikator dan target, membuat matriks rencana aksi, menghubungkan program dengan kebutuhan anggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.

Kesimpulan

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Program Kesehatan Daerah dan Puskesmas Berbasis Data dan Indikator Kinerja merupakan kegiatan yang dapat membantu memperkuat kapasitas aparatur dan tenaga kesehatan dalam menerjemahkan permasalahan kesehatan menjadi rencana kerja yang lebih terarah dan terukur.

Perencanaan kesehatan yang baik dimulai dari data yang baik. Data membantu pemerintah daerah dan Puskesmas memahami kondisi masyarakat, menentukan masalah prioritas, mengidentifikasi kesenjangan, menemukan akar masalah, serta memilih intervensi yang sesuai.

Rencana aksi kemudian menjadi instrumen untuk menghubungkan masalah dengan solusi.

Alurnya dapat diringkas menjadi:

Data → Analisis Situasi → Masalah Prioritas → Akar Masalah → Sasaran → Strategi → Kegiatan → Indikator → Target → Anggaran → Pelaksanaan → Monitoring → Evaluasi → Perbaikan

Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan yang semakin menekankan keterukuran kinerja dan penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan.

Profil Kesehatan juga semakin penting sebagai sumber informasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesehatan di daerah. Kementerian Kesehatan pada 2026 telah menerbitkan panduan pengelola data untuk membantu standardisasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kesehatan kabupaten/kota.

Di tingkat Puskesmas, penyusunan rencana aksi perlu memperhatikan penyelenggaraan Puskesmas sesuai regulasi yang berlaku, termasuk Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.

Sementara itu, pada tingkat pembangunan yang lebih luas, perencanaan kesehatan perlu disinkronkan dengan arah pembangunan nasional dan daerah. UU Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta data dan informasi sebagai bagian penting dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan rencana aksi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik dokumen tersebut disusun, tetapi juga oleh seberapa konsisten rencana tersebut dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki.

Karena itu, penguatan kompetensi aparatur dan pengelola program melalui bimtek dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih berbasis data, berorientasi hasil, terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Daftar sekarang dan jadwalkan pelatihan terbaik untuk instansi Anda!

📱 WhatsApp / Telp : 0823-6439-7553

📧 Email : info@bimtekpemda.com

🌐 Website: www.bimtekpemda.com