Bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2027

Penyusunan anggaran pemerintah daerah membutuhkan dasar perhitungan yang rasional, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus didukung oleh perhitungan belanja yang wajar serta sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB).

Standar Harga Satuan digunakan sebagai acuan untuk menentukan kewajaran harga satuan barang dan jasa dalam penyusunan anggaran. Sementara itu, Analisis Standar Belanja digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyusunan RKA-SKPD dan APBD.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan standar harga satuan pada masing-masing daerah. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta digunakan dalam penyusunan RKA dalam rancangan APBD.

Untuk Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah perlu mulai melakukan evaluasi dan penyusunan SHS serta ASB lebih awal. Hal ini penting karena hasil penyusunan tersebut akan menjadi salah satu instrumen dalam proses penyusunan anggaran perangkat daerah.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2027 menjadi kegiatan strategis untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun standar biaya yang sesuai regulasi, karakteristik daerah, kebutuhan program, serta kondisi harga yang aktual.

Mengapa Standar Harga Satuan dan ASB Penting untuk APBD Tahun 2027?

APBD bukan sekadar daftar angka pendapatan dan belanja. APBD merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Karena itu, setiap angka dalam APBD harus memiliki dasar yang jelas.

Tanpa standar harga dan analisis belanja yang baik, terdapat risiko terjadinya:

• penganggaran yang terlalu tinggi;
• penganggaran yang terlalu rendah;
• perbedaan harga antarperangkat daerah;
• ketidakkonsistenan perhitungan;
• pemborosan anggaran;
• kesulitan dalam melakukan evaluasi;
• kesulitan membandingkan kewajaran biaya kegiatan;
• penyusunan RKA yang tidak seragam;
• potensi koreksi dalam proses evaluasi anggaran.

SHS dan ASB membantu pemerintah daerah membangun standar yang lebih objektif.

Standar tersebut juga membantu perangkat daerah menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum Penyusunan SHS dan ASB

Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan masing-masing perangkat daerah.

Terdapat beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dasar penting dalam pengelolaan APBD.

Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, standar harga satuan regional, analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan memiliki fungsi dalam mendukung penyusunan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional.

Peraturan ini menjadi salah satu rujukan utama pemerintah daerah dalam menetapkan standar harga satuan.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

Perpres Nomor 53 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Perubahan tersebut perlu diperhatikan ketika pemerintah daerah menyusun atau memperbarui standar harga satuannya. Beberapa pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian regulasi daerah setelah terbitnya Perpres 53 Tahun 2023. Misalnya, Perwali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2024 secara eksplisit mencantumkan penyesuaian terhadap Perpres 53 Tahun 2023.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman teknis yang sangat penting dalam proses penyusunan dan pengelolaan APBD.

Permendagri tersebut menegaskan bahwa standar harga satuan regional menjadi pedoman penyusunan standar harga satuan daerah. Selain itu, ASB, standar harga satuan, dan standar teknis digunakan dalam penyusunan RKA dalam proses penyusunan rancangan APBD.

Untuk membaca regulasi secara langsung, pemerintah daerah dapat menggunakan sumber resmi:

Database Peraturan BPK RI

JDIH Kementerian Dalam Negeri

Apa Itu Standar Harga Satuan?

Standar Harga Satuan adalah nilai atau harga satuan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Sederhananya, SHS menjawab pertanyaan:

“Berapa harga yang wajar digunakan sebagai dasar penganggaran suatu barang atau jasa?”

Contohnya:

Sebuah perangkat daerah membutuhkan komputer untuk mendukung pelayanan administrasi.

Dalam menyusun RKA, perangkat daerah tidak seharusnya menentukan harga komputer secara sembarangan. Harga perlu mengacu pada standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan ketentuan standar harga satuan regional dan kondisi daerah.

SHS dapat mencakup berbagai jenis biaya sesuai kebijakan daerah.

Beberapa komponen yang lazim terdapat dalam standar harga satuan daerah antara lain:

• honorarium;
• perjalanan dinas;
• rapat atau pertemuan;
• konsumsi;
• pengadaan barang;
• kendaraan dinas;
• pemeliharaan;
• sewa;
• jasa;
• perlengkapan;
• kebutuhan operasional lainnya.

Sebagai contoh, beberapa peraturan daerah mengenai SHS memuat satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, rapat/pertemuan, kendaraan dinas, pemeliharaan, dan komponen biaya lainnya.

Apa Itu Analisis Standar Belanja?

Analisis Standar Belanja atau ASB merupakan instrumen untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan.

Jika SHS lebih banyak menjawab pertanyaan “berapa harga satuannya?”, ASB membantu menjawab pertanyaan:

“Berapa biaya yang wajar untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan beban kerja tertentu?”

Sebagai contoh, pemerintah daerah akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan selama dua hari.

Biaya kegiatan tersebut tidak hanya ditentukan dari satu harga barang. Terdapat berbagai komponen seperti:

• jumlah peserta;
• jumlah narasumber;
• durasi kegiatan;
• kebutuhan konsumsi;
• bahan kegiatan;
• tempat;
• perlengkapan;
• transportasi;
• dokumentasi;
• komponen lain sesuai ketentuan.

ASB membantu pemerintah daerah melihat hubungan antara output kegiatan, beban kerja, dan kebutuhan biaya.

Beberapa pemerintah daerah telah menetapkan ASB secara khusus. Misalnya, Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Perbedaan SHS dan ASB

SHS dan ASB sering dianggap sama karena sama-sama digunakan dalam penganggaran. Padahal keduanya memiliki fungsi berbeda.

Keduanya harus disusun secara terintegrasi.

SHS yang baik tanpa ASB belum cukup untuk memastikan keseluruhan anggaran kegiatan wajar.

Sebaliknya, ASB yang baik membutuhkan data harga satuan yang kredibel.

Hubungan SHS, ASB, Standar Teknis, RKA-SKPD dan APBD

Penyusunan anggaran daerah dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian yang saling berhubungan:

Perencanaan daerah → Program → Kegiatan/Subkegiatan → Standar Teknis → ASB → SHS → RKA-SKPD → APBD.

Permendagri 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar teknis digunakan dalam penyusunan RKA pada proses penyusunan rancangan APBD.

Artinya, SHS dan ASB bukan dokumen yang berdiri sendiri.

Keduanya menjadi bagian dari sistem penganggaran berbasis kinerja.

Tujuan Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun 2027

Penyusunan SHS Tahun Anggaran 2027 memiliki beberapa tujuan.

Menciptakan Keseragaman

Setiap perangkat daerah menggunakan acuan yang sama.

Hal ini dapat mengurangi perbedaan harga yang tidak dapat dijelaskan untuk kebutuhan yang sama.

Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Standar harga membantu pemerintah daerah mengendalikan belanja agar tetap berada dalam batas kewajaran.

Memperkuat Akuntabilitas

Setiap angka dalam RKA memiliki dasar yang dapat ditelusuri.

Memudahkan Evaluasi

Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dengan membandingkan usulan perangkat daerah terhadap standar yang berlaku.

Mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran tidak hanya melihat input, tetapi juga harus dikaitkan dengan output dan hasil kegiatan.

Tujuan Penyusunan ASB Tahun 2027

ASB memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada kewajaran suatu kegiatan.

Beberapa tujuannya antara lain:

• mengukur kewajaran beban kerja;
• mengukur kewajaran biaya;
• mengurangi perbedaan anggaran antarperangkat daerah;
• mencegah penganggaran yang berlebihan;
• meningkatkan efisiensi;
• meningkatkan transparansi;
• memperkuat penganggaran berbasis kinerja;
• membantu proses verifikasi RKA;
• menjadi instrumen pengendalian belanja.

Dengan ASB, pemerintah daerah dapat melihat apakah suatu kegiatan memang membutuhkan biaya sebesar yang diusulkan.

Prinsip Penyusunan SHS Pemerintah Daerah

Penyusunan SHS sebaiknya memperhatikan beberapa prinsip.

Relevan

Harga yang digunakan harus relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Rasional

Harga harus memiliki dasar perhitungan yang dapat dijelaskan.

Aktual

Harga perlu memperhatikan perkembangan harga dan kondisi pasar.

Efisien

Standar tidak boleh mendorong pemborosan.

Transparan

Dasar penyusunan harus dapat dijelaskan.

Akuntabel

Setiap standar harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Karakteristik Daerah

Tingkat harga di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain.

Permendagri 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa penetapan standar harga satuan pada masing-masing daerah perlu memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah tersebut.

Prinsip Penyusunan Analisis Standar Belanja

ASB perlu disusun dengan mempertimbangkan hubungan antara:

Input → Aktivitas → Beban Kerja → Output → Biaya.

Contohnya, kegiatan pelatihan tidak cukup dihitung berdasarkan “satu kegiatan”.

Beban kerja dapat dipengaruhi oleh:

• jumlah peserta;
• jumlah hari;
• jumlah tenaga ahli;
• jumlah materi;
• lokasi;
• metode pelaksanaan;
• kebutuhan fasilitas.

Dengan demikian, ASB sebaiknya mencerminkan karakteristik nyata kegiatan.

Tahapan Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun 2027

Pemerintah daerah dapat melakukan tahapan berikut.

Inventarisasi Komponen Belanja

Langkah pertama adalah mengidentifikasi seluruh jenis belanja yang memerlukan standar harga.

Contohnya:

• honorarium;
• perjalanan dinas;
• konsumsi;
• barang operasional;
• pemeliharaan;
• sewa;
• jasa;
• perlengkapan.

Pengumpulan Data Harga

Data dapat berasal dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti:

• survei pasar;
• katalog elektronik;
• data pengadaan pemerintah;
• data harga tahun sebelumnya;
• informasi penyedia;
• standar regional;
• data resmi lainnya.

Analisis Harga

Data yang diperoleh perlu dianalisis untuk mengetahui kewajaran harga.

Tidak semua harga yang ditemukan di pasar otomatis dapat digunakan sebagai standar.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan:

• spesifikasi;
• kualitas;
• lokasi;
• volume;
• waktu pembelian;
• pajak;
• biaya distribusi;
• kondisi pasar.

Penetapan Standar

Setelah proses analisis selesai, standar disusun dalam format yang mudah digunakan oleh perangkat daerah.

Review dan Validasi

Sebelum ditetapkan, standar perlu direview oleh pihak terkait.

Penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah

Permendagri 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahapan Penyusunan ASB Tahun 2027

Penyusunan ASB dapat dilakukan melalui tahapan berikut.

Identifikasi Jenis Kegiatan

Pemerintah daerah mengelompokkan kegiatan yang memiliki karakteristik biaya serupa.

Menentukan Aktivitas Utama

Setiap kegiatan dianalisis berdasarkan aktivitas yang dilakukan.

Menentukan Output

Output harus dapat diukur.

Contohnya:

• jumlah peserta;
• jumlah dokumen;
• jumlah lokasi;
• jumlah layanan;
• jumlah paket pekerjaan;
• jumlah hari kegiatan.

Menentukan Komponen Biaya

Komponen biaya kemudian dihubungkan dengan output dan beban kerja.

Menentukan Formula

Formula ASB dapat dibuat berdasarkan karakteristik kegiatan.

Sebagai ilustrasi sederhana:

Total Belanja = Belanja Tetap + (Volume Output × Biaya Variabel)

Formula tersebut hanya merupakan ilustrasi analitis. Formula resmi harus disusun berdasarkan metodologi dan karakteristik kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Contoh Sederhana Analisis Standar Belanja

Misalnya pemerintah daerah memiliki kegiatan pelatihan aparatur.

Setelah dilakukan analisis historis dan pengelompokan kegiatan, ditemukan bahwa biaya terdiri dari:

• komponen tetap untuk persiapan;
• biaya instruktur;
• konsumsi peserta;
• perlengkapan;
• dokumentasi;
• komponen variabel lainnya.

Kemudian pemerintah daerah dapat menyusun model:

Dengan pendekatan tersebut, usulan anggaran dapat dianalisis berdasarkan jumlah peserta dan durasi kegiatan.

Contoh Kasus Nyata dari Pemerintah Daerah

Praktik penyusunan SHS dan ASB telah dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah.

Sebagai contoh, Kabupaten Tana Tidung menetapkan Perbup Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa SHS berfungsi sebagai referensi dalam penyusunan RKA-SKPD dan disusun berdasarkan ketentuan PP 12 Tahun 2019 serta Perpres 53 Tahun 2023.

Contoh lain adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo yang menetapkan Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut mengatur penerapan ASB serta pengendalian dan pengawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki standar yang secara khusus disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Contoh Kasus Perubahan Standar Harga

Perubahan harga dan perubahan regulasi dapat menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian standar.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada 2025 menetapkan perubahan standar harga satuan melalui Perbup Nomor 15 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah standar harga satuan yang sebelumnya telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa SHS bukan dokumen yang harus dianggap tidak berubah.

Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme review agar standar tetap relevan dengan kondisi regulasi dan kebutuhan aktual.

Tantangan Penyusunan SHS dan ASB Tahun 2027

Penyusunan SHS dan ASB tidak selalu mudah.

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

Perbedaan Kondisi Antarwilayah

Harga barang dan jasa dapat berbeda antara daerah perkotaan, daerah kepulauan, daerah terpencil, dan wilayah dengan biaya distribusi tinggi.

Data Harga Tidak Seragam

Perangkat daerah dapat memiliki data harga yang berbeda.

Perubahan Harga Pasar

Harga barang tertentu dapat berubah dalam waktu relatif cepat.

Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi nasional dapat memerlukan penyesuaian terhadap standar daerah.

Kegiatan yang Sangat Beragam

Tidak semua kegiatan dapat dibuat dengan formula yang sama.

Kualitas Data Historis

ASB membutuhkan data historis yang cukup untuk menghasilkan analisis yang baik.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Pemerintah daerah perlu menghindari beberapa kesalahan berikut.

Menyalin SHS Daerah Lain

Standar harga daerah lain belum tentu sesuai dengan kondisi daerah sendiri.

Menggunakan Harga Lama Tanpa Review

Harga yang ditetapkan beberapa tahun sebelumnya belum tentu masih relevan.

Tidak Memperhatikan Spesifikasi

Harga harus dikaitkan dengan spesifikasi barang atau jasa.

Membuat ASB Tanpa Analisis Beban Kerja

ASB bukan sekadar membagi total anggaran tahun sebelumnya.

Tidak Menghubungkan ASB dengan Output

Biaya harus memiliki hubungan dengan output kegiatan.

Tidak Melakukan Validasi

Standar yang digunakan dalam APBD harus melalui proses review dan validasi yang memadai.

Hubungan SHS dan ASB dengan SIPD-RI

Pengelolaan keuangan daerah saat ini semakin erat dengan sistem informasi pemerintahan.

Dalam praktik penyusunan RKA-SKPD, perangkat daerah perlu memastikan komponen belanja, standar harga, program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dituangkan sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang berlaku.

Karena itu, penyusunan SHS dan ASB Tahun 2027 juga perlu memperhatikan kebutuhan implementasi dalam sistem penganggaran pemerintah daerah.

Dokumen SHS dan ASB yang baik seharusnya mudah diterapkan oleh operator dan perangkat daerah dalam proses penyusunan RKA.

SHS, ASB dan Pengendalian Anggaran

SHS dan ASB dapat menjadi instrumen pengendalian sejak tahap awal.

Ketika perangkat daerah mengusulkan anggaran, tim verifikasi dapat melakukan pemeriksaan:

1. Apakah kegiatan sesuai perencanaan?
2. Apakah output sudah jelas?
3. Apakah harga sesuai SHS?
4. Apakah volume masuk akal?
5. Apakah biaya sesuai ASB?
6. Apakah terdapat komponen biaya yang berlebihan?
7. Apakah terdapat duplikasi anggaran?
8. Apakah anggaran mendukung target kinerja?

Dengan cara tersebut, koreksi tidak hanya dilakukan setelah anggaran selesai, tetapi sejak proses penyusunan RKA.

Manfaat Bimtek Penyusunan SHS dan ASB

Bimtek dapat membantu aparatur memahami hubungan antara standar biaya dengan proses penganggaran.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

• memahami regulasi terbaru;
• memahami konsep SHS;
• memahami konsep ASB;
• memahami standar harga satuan regional;
• memahami hubungan SHS dengan RKA;
• memahami hubungan ASB dengan penganggaran;
• mampu melakukan identifikasi komponen biaya;
• mampu melakukan analisis harga;
• mampu melakukan analisis beban kerja;
• mampu menyusun formula ASB;
• meningkatkan kualitas verifikasi RKA;
• meningkatkan efisiensi belanja;
• memperkuat akuntabilitas APBD;
• meminimalkan ketidakwajaran anggaran.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek?

Kegiatan ini relevan bagi:

• Bappeda;
• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
• Badan Pengelola Keuangan Daerah;
• Sekretariat Daerah;
• Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
• perangkat daerah;
• pejabat perencana;
• pejabat pengelola keuangan;
• PPK-SKPD;
• pejabat penatausahaan keuangan;
• operator RKA;
• Inspektorat;
• auditor internal;
• bagian pembangunan;
• bagian organisasi;
• unit kerja yang menyusun standar biaya.

Keterlibatan lintas perangkat daerah diperlukan agar SHS dan ASB dapat diterapkan secara konsisten.

Materi Bimtek Penyusunan SHS dan ASB Tahun 2027

Materi pelatihan dapat mencakup:

1. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. PP Nomor 12 Tahun 2019;
3. Perpres Nomor 33 Tahun 2020;
4. Perpres Nomor 53 Tahun 2023;
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
6. Konsep Standar Harga Satuan;
7. Konsep Analisis Standar Belanja;
8. Standar Harga Satuan Regional;
9. Prinsip penetapan SHS daerah;
10. Analisis harga pasar;
11. Penyusunan standar honorarium;
12. Penyusunan standar perjalanan dinas;
13. Penyusunan standar barang dan jasa;
14. Penyusunan standar pemeliharaan;
15. Penyusunan ASB;
16. Analisis beban kerja;
17. Analisis output kegiatan;
18. Penyusunan formula ASB;
19. Hubungan SHS dan ASB dengan RKA-SKPD;
20. Integrasi dengan penganggaran daerah;
21. Penggunaan standar dalam SIPD-RI;
22. Verifikasi dan validasi RKA;
23. Pengendalian belanja;
24. Studi kasus;
25. Simulasi penyusunan SHS dan ASB Tahun 2027.

Checklist Penyusunan SHS Tahun 2027

Sebelum menetapkan standar harga satuan, pemerintah daerah dapat menggunakan checklist berikut:

Checklist Penyusunan ASB Tahun 2027

Untuk ASB, checklist dapat mencakup:

Strategi Menyiapkan SHS dan ASB untuk Tahun Anggaran 2027

Pemerintah daerah sebaiknya tidak menunggu sampai proses penyusunan APBD selesai.

Strategi yang dapat dilakukan adalah:

Melakukan Review Regulasi

Pastikan seluruh regulasi yang digunakan merupakan regulasi yang berlaku.

Melakukan Evaluasi SHS Tahun Sebelumnya

Identifikasi harga yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak lagi relevan.

Mengumpulkan Data Pasar

Data pasar menjadi salah satu bahan penting untuk menetapkan harga yang wajar.

Mengevaluasi ASB

Lihat apakah formula ASB tahun sebelumnya masih mencerminkan karakteristik kegiatan.

Melibatkan Perangkat Daerah

Perangkat daerah memiliki informasi mengenai kebutuhan dan karakteristik kegiatan.

Melakukan Uji Penerapan

Sebelum ditetapkan, standar dapat diuji pada beberapa RKA untuk mengetahui apakah standar tersebut dapat diterapkan.

Menyiapkan Dokumentasi

Seluruh dasar perhitungan sebaiknya terdokumentasi sehingga dapat ditelusuri ketika diperlukan.

Dampak SHS dan ASB terhadap Efisiensi APBD

Penyusunan SHS dan ASB yang baik dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas APBD.

Misalnya, sebelum menggunakan ASB, terdapat beberapa perangkat daerah yang menganggarkan kegiatan serupa dengan biaya berbeda secara signifikan.

Setelah ASB diterapkan, pemerintah daerah dapat memiliki parameter yang lebih objektif.

Perangkat daerah tetap dapat mengusulkan kegiatan sesuai kebutuhan, tetapi biaya harus dapat dijelaskan berdasarkan:

Volume × Standar Biaya × Beban Kerja × Output.

Pendekatan ini membantu menciptakan budaya penganggaran yang lebih rasional.

SHS dan ASB sebagai Instrumen Pencegahan Pemborosan

Pencegahan pemborosan sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan.

Ketika standar biaya telah ditetapkan secara wajar, perangkat daerah memiliki batasan dan acuan dalam menyusun anggaran.

Hal ini dapat membantu mengurangi:

• mark-up anggaran;
• perbedaan harga yang tidak wajar;
• penganggaran tanpa dasar;
• biaya kegiatan yang tidak proporsional;
• pengulangan anggaran;
• belanja yang tidak mendukung output.

Namun, SHS dan ASB tetap harus digunakan secara proporsional.

Standar bukan berarti setiap kondisi harus dipaksakan sama. Kondisi khusus perlu dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

FAQ Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja

Apa yang dimaksud dengan Standar Harga Satuan?

Standar Harga Satuan adalah standar nilai atau harga satuan yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran barang dan jasa. Penyusunannya perlu memperhatikan standar harga satuan regional dan karakteristik daerah.

Apa yang dimaksud dengan Analisis Standar Belanja?

Analisis Standar Belanja atau ASB merupakan instrumen untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB membantu pemerintah daerah memastikan bahwa anggaran kegiatan memiliki hubungan yang wajar dengan output dan beban kerja.

Apa perbedaan SHS dan ASB?

SHS berfokus pada kewajaran harga satuan suatu barang atau jasa, sedangkan ASB berfokus pada kewajaran biaya suatu kegiatan berdasarkan beban kerja dan output.

Apa dasar hukum penyusunan SHS dan ASB?

Beberapa dasar hukum penting antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Permendagri 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa ASB, standar teknis, dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan digunakan dalam penyusunan RKA.

Apakah SHS harus disusun setiap tahun?

Pemerintah daerah perlu melakukan review dan penyesuaian secara berkala agar standar tetap sesuai dengan regulasi, harga pasar, kondisi ekonomi, dan karakteristik daerah. Dalam praktiknya, banyak daerah menetapkan SHS berdasarkan tahun anggaran tertentu dan melakukan perubahan ketika diperlukan. Contohnya dapat dilihat pada regulasi standar harga Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Apakah ASB digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD?

Ya. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar teknis digunakan untuk menyusun RKA dalam proses penyusunan rancangan APBD.

Siapa yang perlu mengikuti Bimtek Penyusunan SHS dan ASB?

Bimtek ini relevan bagi TAPD, Bappeda, BPKAD/BKAD, perangkat daerah, perencana, pengelola keuangan, Inspektorat, operator RKA, dan aparatur lain yang terlibat dalam penyusunan serta verifikasi anggaran daerah.

Kesimpulan

Bimtek Penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2027 merupakan kegiatan yang penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

Standar Harga Satuan memberikan dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan harga yang wajar, sedangkan Analisis Standar Belanja membantu menilai apakah total biaya suatu kegiatan sesuai dengan beban kerja dan output yang dihasilkan.

Keduanya memiliki hubungan langsung dengan penyusunan RKA-SKPD dan APBD.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 secara jelas menempatkan analisis standar belanja, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai instrumen yang digunakan dalam penyusunan RKA dalam proses penyusunan rancangan APBD.

Sementara itu, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 menjadi bagian penting dari kerangka regulasi Standar Harga Satuan Regional. Berbagai pemerintah daerah telah menindaklanjuti regulasi tersebut melalui Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, maupun Peraturan Wali Kota masing-masing.

Memasuki Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap standar biaya yang digunakan sebelumnya.

Evaluasi tersebut penting karena:

• harga pasar dapat berubah;
• regulasi dapat berubah;
• kondisi ekonomi daerah dapat berubah;
• kebutuhan perangkat daerah berkembang;
• metode pelaksanaan kegiatan dapat berubah;
• tuntutan efisiensi anggaran semakin tinggi.

Penyusunan SHS dan ASB yang baik juga dapat membantu pemerintah daerah memperkuat penganggaran berbasis kinerja.

Anggaran tidak lagi hanya dilihat dari besar kecilnya belanja, tetapi dari hubungan antara kebutuhan, input, aktivitas, output, beban kerja, dan hasil yang ingin dicapai.

Dengan demikian, SHS dan ASB bukan sekadar tabel angka yang digunakan oleh operator RKA. Keduanya merupakan instrumen pengendalian dan penguatan tata kelola keuangan daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki SHS dan ASB yang relevan, rasional, terdokumentasi, serta diterapkan secara konsisten akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun RKA-SKPD dan APBD.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui Bimtek menjadi salah satu langkah penting agar proses penyusunan standar biaya Tahun Anggaran 2027 dapat dilakukan secara lebih sistematis, berbasis data, sesuai regulasi, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Daftar sekarang dan jadwalkan pelatihan terbaik untuk instansi Anda!

📱 WhatsApp / Telp : 0823-6439-7553
📧 Email : info@bimtekpemda.com
🌐 Website: www.bimtekpemda.com